TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibaadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Toto Izul Fatah, menyentil keras Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Ia dan tokoh di Jawa Barat, sepakat menilai wacana Dedi soal vasektomi itu kebablasan dan tak dipikirkan secara matang.
Toto pun meminta Dedi agar mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk dari organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Hal itu, kata dia, agar Dedi tidak kebablasan dalam berbicara terkait kebijakan publik.
"Saya dan sejumlah tokoh di Jawa Barat ikut menyesalkan pernyataan KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang kebablasan, ceroboh, dan tidak dipikirkan secara matang, soal vasektomi jadi syarat penerima bansos," kata Toto, Jumat (2/5/2025), dilansir TribunJabar.id.
"KDM Jangan sampai terbuai popularitasinya di tengah warga Jabar yang sedang 'demam KDM', hingga merasa bebas bicara tanpa kendali," tegas dia.
Lebih lanjut, Toto kembali mengingatkan Dedi untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik hukum maupun medis.
Sebab, kata dia, setiap kebijakan pemerintah daerah, harus selalu sejalan dengan konstitusi yang telah disepakati bersama.
"Penting bagi KDM untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik dari aspek hukum maupun medis," pungkasnya.
Sentilan terhadap Dedi Mulyadi terkait wacana vasektomi, juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Ia mengingatkan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, agar tidak membuat aturan sendiri.
Apalagi, kata Cak Imin, aturan itu berbeda dari pemerintah pusat.
"Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Satu (3/5/2025).
Ketua Umum PKB ini pun menekankan, tidak ada syarat vasektomi bagi penerima bansos.
"Enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi bagi penerima bansos)" pungkasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kebijakan vasektomi bagi penerima bansos.
Wacana ini disampaikan Dedi sebab ia menyoroti banyaknya keluarga yang tak mampu memiliki banyak anak.
Dedi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.
Ia pun menyebut, ke depannya seluruh bantuan dari pemerinah akan diintegrasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).
"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga."
"Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga," urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan mengapa bantuan dari pemerintah bisa terpusat pada keluarga yang sama.
Selama ini, kata dia, banyak bantuan yang diterima keluarga tak mampu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) hingga perumahan sederhana.
Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu.
Kata Dedi, sekarang ini bantuan melahirkan sudah naik kelas, yakni dengan proses caesar.
Sementara, biaya proses melahirkan dengan caesar bisa menelan biaya hingga Rp25 juta.
"Karena variabelnya (bantuan yang diterima) banyak, dia dapat PIP, bantuan perumahan, besok lagi caesar."
"Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelas caesar, (biayanya) Rp25 juta," jelas Dedi.
Dedi pun menyayangkan jika uang senilai Rp25 juta diberikan kepada keluarga yang sama untuk bantuan melahirkan.
Pasalnya, kata dia, uang tersebut jika dikumpulkan bisa digunakan untuk membangun rumah sederhana bagi keluarga tak mampu.
"Masa harus terus-terusan Rp25 juta untuk melahirkan? Itu bisa buat bangun rumah," katanya.
Atas hal itu, Dedi pun mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki banyak anak jika tak bisa menafkahi.
"Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi," tegas dia.
(Pravitri Retno W/Fransiskus Adhiyuda, TribunJabar.id/Muhamad Syarif)
