Laporan Wartawan Grid.ID, Ines Noviadzani

Grid.ID - Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ini tengah hangat menjadi perbincangan. Hal itu karena kebijakannya yang kontroversial dan mendapat tanggapan dari banyak pihak.

Terbaru, ia akan menerapkan kebijakan terkait adanya vasektomi yang menjadi syarat bansos (bantuan sosial). Bahkan sebelumnya MUI dengan tegas menentang ide Dedi Mulyadi tersebut.

MUI melarang adanya vasektomi yang termasuk dalam upaya pemandulan permanen. Kebijakan yang akan dilakukan Dedi Mulyadi diangap tidak tepat.

Menanggapi hal tersebut, Dedi pun menegaskan soal langkahnya untuk mengatasi kemiskinan. Terutama terkait dengan masyarakat miskin yang memiliki banyak anak.

Memiliki banyak anak di saat kondisi ekonomi di bawah rata-rata hanya akan menambah beban. Untuk itu diperlukan keberhasilan Keluarga Berencana (KB). Salah satunya dengan vasektomi yang akan dilakukan oleh laki-laki.

"Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak," ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

"KB-nya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Dedi menyebut cara paling mudahnya laki-laki bisa menggunakan pengaman saat berhubungan suami-istri untuk mencegah kehamilan. Masyarakat dengan ekonomi di bawah seharusnya bisa lebih bertanggung jawab jika memang ingin memiliki anak.

"Pake pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Sehingga sekarang mau enggak ber-KB gitu."

"Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau," tambahnya.

Sementara dilansir dari Kompas.com, usulan Dedi Mulyadi dianggap terlalu jauh. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang secara tegas menyoroti ide dari Dedi Mulyadi.

"Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah," ujar Marwan.

"Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding," sambungnya.