Menteri HAM: Pendidikan Barak Militer Pemda Jabar Bukan CorporalPunishment Tapi Pembentukan Karakter
Hasanudin Aco May 05, 2025 04:31 PM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai menegaskan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

Oleh karena itu kebijakan tersebut tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia.
 
“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan corporal punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” ungkap Pigai di Jakarta, Senin (5/5/2025).
 
Corporal punishment, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.
 
“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.
 
Ditambahkan juga bahwa sepanjang pendidikan yang tmenyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Alasan Dedi Mulyadi


Sebelumnya diberitakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer merupakan bagian dari upaya membentuk karakter selama enam bulan. 


Dia menilai, pembinaan ini diperlukan karena lemahnya pengawasan terhadap siswa serta menurunnya ketahanan fisik di kalangan pelajar.


"Coba tanya deh ke jajaran TNI-Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang pengen panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," kata Dedi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).


Dedi menekankan, program ini bersifat sukarela. 


Orang tua yang merasa tidak sanggup membina anaknya dapat menyerahkannya ke posko TNI yang akan dibentuk.


"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. (Tetapi) membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," ucapnya.

 

 

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.