TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui perluasan serangan darat di Jalur Gaza serta kendali penuh di wilayah tersebut.

Netanyahu mengumumkan militer Israel akan tetap berada di Jalur Gaza untuk melakukan serangan kuat dan intens, setelah persetujuan kabinet dalam rapat pada Senin (5/5/2025) malam.

Selain itu, kabinet pemerintahan Netanyahu setuju untuk terus memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang telah dihentikan sejak beberapa bulan lalu.

Perdana Menteri Israel mengklarifikasi pasukan Israel tidak akan masuk ke Jalur Gaza, melancarkan serangan lalu mundur, namun Israel akan tetap menduduki Jalur Gaza.

"Kami tidak akan mengirim pasukan cadangan untuk sementara waktu menguasai wilayah itu, lalu pergi dan membatasi diri pada serangan terbatas terhadap pasukan yang tersisa di sana. Itu tidak akan terjadi," kata Netanyahu dalam video yang diunggah di paltform X pada Senin malam.

Netanyahu juga mengisyaratkan pengusiran rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan menggunakan istilah "relokasi".

"Warga akan direlokasi demi keselamatan mereka," katanya.

Ia menekankan keputusan untuk memperluas serangan darat ke Jalur Gaza dan tetap menduduki wilayah tersebut didasarkan pada rekomendasi Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir.

Dalam video tersebut, Netanyahu juga menanggapi kontroversi seputar keputusan pemerintah Israel untuk tidak membentuk komisi penyelidikan resmi terkait kegagalan 7 Oktober.

"Kita perlu membentuk komisi penyelidikan, tetapi hanya setelah perang berakhir," katanya, seperti diberitakan Al Jazeera.

Netanyahu mengklaim penyelidikan belum dapat dilakukan karena Israel berada di ambang serangan besar-besaran ke Gaza.

(Yunita Rahmayanti)