Laporan Wartawan Grid.ID, Widy Hastuti

Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengisyaratkan akan tetap menjalankan program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Walau sempat ditentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak gentar.

Pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu menjelaskan bahwa program tersebut legal. Ia juga menyebut program itu termasuk bagian dari program nasional yang dikelola oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

“Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal,” ujar KDM saat ditemui di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5/2025), dilansir dari Tribun Jabar.

Pernyataan itu dilontarkan Dedi Mulyadi sebagai respon atas fatwa MUI Jabar yang menyebut vasektomi haram kecuali dalam kondisi tertentu. Menurutnya, masalah utama bukanlah sekadar hukum agama melainkan kondisi nyata di lapangan.

Dedi mengaku sering didatangi masyarakat miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan akibat memiliki terlalu banyak anak. Bahkan, ada orang tua yang tak bisa menebus biaya rumah sakit.

“Saya sering melihat sendiri, ada orangtua yang tidak bisa menebus anaknya di rumah sakit, sementara ibunya kesehatannya menurun drastis,” ujar KDM.

Dedi menekankan pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab dalam program KB. Menurutnya, selama ini hanya merempuan yang dibebankan tanggung jawab itu.

Ia pun ingin pria juga mengambil tanggung jawab dalam program KB. Dedi juga mewanti-wanti masyarakat agar tak cepat termakan hoaks.

“Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya,” tegasnya.

“Vasektomi bisa dibuka kembali melalui rekanalisasi kalau suatu saat dia ingin punya anak lagi,” katanya.

Dedi berharap program KB berbasis pada kesadaran bukan paksaan. Oleh karena itu, ia membuka alternatif seperti penggunaan alat kontrasepsi pada pria yang difasilitasi pemerintah.

“Yang penting kesadaran dan tanggung jawab, bukan pemaksaan,” tutupnya.

Dedi Mulyadi tetap konsisten mendukung kebijakan pengendalian penduduk, meskipun mendapat penolakan dari sejumlah ulama. Baginya, prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin yang kerap menjadi korban akibat tanggungan keluarga besar.

Seperti diketahui, program Dedi Mulyadi itu memang mendapat banyak kritikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipulmenyatakan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dari sisi agama dan hak asasi manusia (HAM).

“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Program KB itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” katanya.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro juga menyebut usulan vasektomi sebagai syarat bansos berpotensi melanggar hak privasi warga negara. Ia menyebut pemaksaan tindakan medis seperti vasektomi, bahkan dalam konteks hukum pidana, tidak dibenarkan.

“Vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain, pemaksaan KB saja itu kan pelanggaran HAM,” tegas Atnike.

Bukan itu saja, Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei menegaskan bahwa vasektomi bertentangan dengan syariat Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak secara medis.

“Pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” kata Rahmat, Jumat (2/5/2025).