TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Solo, Respati Ardi mendapat aduan dari wali murid terkait iuran sekolah yang memberatkan.

Melalui kanal Lapor Mas Wali, salah satu wali murid SMP Negeri di Solo mengaku diminta iuran pengadaan peralatan kelas, seperti kipas angin dan monitor.

Uang yang harus dibayar setiap siswa sebesar Rp200 ribu dan wali murid tidak sanggup membayarnya.

“Diadakannya empat kipas angin di setiap kelas dan satu layar monitor."

"Nah untuk itu semua ditariklah iuran setiap anak Rp200 ribu. Terus terang, saya keberatan karena saya hanya seorang bapak yang bekerja dengan gaji 100 ribu per minggu. Saya cukup-cukupkan untuk makan,” tulis seorang wali murid di portal ulas.surakarta.go.id.

Menanggapi laporan tersebut, Respati Ardi menyatakan, peralatan sekolah tak boleh dibebankan ke siswa.

“Nggak boleh (iuran kelas). Yang namanya iuran pasti mewajibkan setiap siswa. Nggak boleh,” tegasnya, Selasa (6/5/2025), dikutip dari TribunSolo.com.

Permasalahan serupa dialami sejumlah wali murid di Solo yang mengeluhkan biaya acara wisuda.

Siswa yang akan lulus diwajibkan membayar iuran wisuda yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah.

Respati kemudian mendatangi SMPN 7 Surakarta dan menemukan adanya iuran wisuda sebesar Rp280 ribu.

Dari 250 siswa kelas 9, 73 di antaranya telah membayar iuran wisuda.

Bahkan, wali kelas diminta untuk menagih pembayaran ke wali murid.

Respati meminta pihak sekolah mengembalikan uang para siswa dan meniadakan wisuda.

“Malah merepotkan guru-guru. Ora bener (tidak benar). Jangan melibatkan guru untuk nagihi. Saya nggak mau guru-guru nagihi,” tuturnya.

Pihak sekolah diminta mencari sponsor untuk pembiayaan wisuda atau mencari alternatif acara perpisahan yang lain.

“Untuk menjembatani wali murid apabila tetap dilaksanakan bisa membuka sponsor atau melibatkan swasta,” imbuhnya.

Ia menambahkan, wisuda hanya tradisi yang sudah berlangsung turun temurun dan siswa tak ada kewajiban mengikutinya.

“Tadi ada keluhan guru dengan adanya seperti itu mengajar kelas di bawahnya jadi terganggu. Tidak boleh ada tradisi wajib,” terangnya.

Kepala SMP N 7 Surakarta, Herni Budiati, membenarkan adanya iuran wisuda di sekolahnya.

“Orang tua minta dibantu wali kelas. Karena koordinasinya mereka kesulitan kalau harus datang tiap hari ke sekolah,” ucapnya.

(Mohay) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)