Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal vasektomi jadi syarat bansos (bantuan sosial) di Jawa Barat. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa vasektomi bukan satu-satunya pilihan bagi suami untuk ikut program KB (Keluarga Berencana).
Dedi Mulyadi juga membantah bahwa vasektomi diwajibkan sebagai syarat penerima bansos. Ia membebaskan untuk para warga memilih jenis KB yang diinginkan.
"Tidak ada ngomong salah satu jenis tapi milih mau yang mana (KB)," ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) dilansir Kompas.com.
Dedi juga kembali menyoroti soal tanggung jawab program KB yang sering dibebankan pada perempuan. Ia mengimbau para suami untuk ikut berpartisipasi dalam program KB.
Dedi pun membebaskan para suami untuk memilih metode KB yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Bahkan, ia sempat berpikiran agar pemerintah memberikan alat pengaman per kepala keluarga.
"Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya, jangan sampai ber-KB itu beban istri. Jenisnya KB-nya apa tergantung pengennya apa, kan bisa pakai pengaman (kondom), ya kan itu juga bisa. Bila perlu pemerintah kasih alat pengaman per Kepala Keluarga," katanya.
Menurutnya, suami memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan keluarganya, mencakup aspek pendidikan, layanan kesehatan, hingga masa depan anak-anak. Apabila dalam keluarga pra-sejahtera jumlah anak terlalu banyak, hal ini dapat menyulitkan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.
"Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau warga ekonomi ke bawah yang dikategorikan miskin itu saya selalu temui anaknya lebih dari tiga."
"Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk biaya melahirkan saja tidak terbayar," ujarnya.
Dedi menyampaikan bahwa ia kerap mendapat permohonan bantuan dari para suami untuk menanggung biaya persalinan, terutama persalinan caesar yang bisa menelan biaya hingga puluhan juta rupiah. Dedi mengaku Pemrov Jabar sudah menyediakan berbagai program bantuan bagi masyarakat pra-sejahtera, seperti bantuan perumahan, listrik, dan beasiswa pendidikan.
Namun, apabila jumlah anak dalam keluarga terus bertambah, maka dukungan tersebut akan sulit mencukupi untuk benar-benar meningkatkan taraf hidup keluarga. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar program KB itu dijalankan.
"Kemudian apa artinya bantuan tersebut, kalau jumlah anaknya bertambah terus kan, tidak bisa meningkatkan derajat ekonominya sehingga saya sampaikan agar Penerima bantuan Pemprov Jabar ini di-KB," katanya.
Terkait tujuan program KB, Dedi menyebut hal itu bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dedi menyebut saat ini angka kelahiran di Jawa Barat mencapai 900.000 jiwa per tahun.
"Artinya itu tinggi. Artinya suami bersama istrinya membuat kelahiran yang menentukannya Allah SWT, yang menjalaninya mereka."
"Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan tidak ada biaya, itu tanggung jawab suami," pungkasnya.
Kendati begitu, program Dedi Mulyadi menuai banyak kritik. Salah satunya adalah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Melansir Tribunnews.com, MUI tegas menentang ide Dedi Mulyadi soal vasektomi jadi syarat utama penerima bansos. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyebut Islam melarang adanya pemandulan permanen, termasuk vasektomi ini.
"Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran," ungkap Cholil melalui akun X pribadinya @cholilnafis, pada Kamis (1/5/2025).
Cholil juga berpendapat pertumbuhan penduduk di Indonesia masih stabil, bahkan cenderung minus. Oleh karena itu, ia berpendapat menghentikan kemiskinan dengan melarang orang miskin untuk memiliki anak itu tak tepat.
"Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus. Menghentikan kemiskinan itu dengan membuka lapangan kerja bukan menyetop orang miskin lahir. Inilah pentingnya dana sosial," jelas Cholil.
