BANJARMASINPOST.CO.ID - Polda Metro Jaya menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Kewilayahan Anti-Premanisme 2025, di Lapangan Silang Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Tampak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memimpin langsung apel siaga anti-premanisme tersebut, didampingi Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay.
Karyoto, dalam sambutannya, mengatakan apel ini bertujuan untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif serta mendukung terciptanya iklim investasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Operasi ini akan berlangsung selama 15 hari, terhitung mulai 9 hingga 23 Mei 2025," ujar Karyoto, di hadapan pasukan, Jumat.
Strategi operasi menekankan pada pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, didukung intelijen yang akurat serta langkah-langkah preemtif dan preventif.
Tujuannya adalah untuk menindak tegas serta menanggulangi berbagai bentuk gangguan keamanan, khususnya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
"Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, jajaran Humas diminta untuk proaktif memantau dan menanggapi penyebaran hoaks di media sosial," ucapnya.
"Klarifikasi resmi harus dilakukan secara cepat, akurat, dan berbasis data guna mencegah disinformasi," sambung dia.
Selain itu, seluruh kegiatan positif, termasuk penegakan hukum dan penangkapan pelaku premanisme selama operasi berlangsung, wajib dipublikasikan secara transparan.
Operasi ini menargetkan semua pelaku tindak pidana yang tergolong dalam aksi premanisme, baik individu maupun kelompok.
Karyoto menegaskan, seluruh pelanggar akan diproses hukum secara tegas, tanpa toleransi dan tanpa pengecualian.
"Momentum ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, sekaligus sebagai wujud nyata komitmen untuk membebaskan wilayah hukum Polda Metro Jaya dari premanisme," tuturnya.
Operasi ini melibatkan total 999 personel gabungan, terdiri atas 306 personel TNI dari matra darat, laut, dan udara; 663 personel Polri; serta 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta.
Seluruh aparat disiapkan untuk turun langsung menangani berbagai potensi gangguan keamanan yang terkait aksi premanisme.
Sinergi antara Polri, TNI, dan Pemprov DKI diharapkan terus ditingkatkan guna memberantas seluruh jaringan premanisme secara menyeluruh dan berkelanjutan.
"Seluruh personel diminta untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan tugas operasi ini. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan hasil maksimal demi keamanan dan ketertiban masyarakat," ucap Karyoto.
Ribuan preman sudah ditangkap
Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menangani 3.326 perkara dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar serentak sejak 1 Mei 2025.
Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Operasi dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum dengan pendekatan intelijen, preemtif, dan preventif.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, operasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi," ujar Sandi, dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
"Kami tidak akan mentolerir aksi intimidasi, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, penindakan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan, seperti pemerasan, pungutan liar (pungli) pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, hingga penculikan.
“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik dan iklim bisnis tetap kondusif,” tambah Sandi.
Sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap selama operasi ini, antara lain Polres Subang mengamankan sembilan pelaku premanisme di kawasan industri.
Lalu Polresta Tangerang menangkap 85 preman, Polda Banten mengamankan 146 pelaku.
Serta Polda Kalteng memanggil Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.
Untuk mendukung keberhasilan operasi, Polri mengambil langkah strategis seperti penyelidikan terhadap ormas yang terindikasi melakukan tindak pidana, razia terhadap praktik pungli dan premanisme, pengecekan legalitas ormas, hingga pemberian rekomendasi kepada pemangku kebijakan terkait pembekuan atau pencabutan izin ormas yang terlibat kejahatan.
"Polri juga menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan stabilitas keamanan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.
Banjarmasinpost.co.id/Tribunnews
