Tim Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) tingkat Pusat, Operasi Penanganan Ormas terafiliasi Premanisme meninjau tempattempat yang rawan terhadap aksi premanisme di Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan Kalimantan Timur menjadi target monitoring mengingat provinsi Kaltim termasuk wilayah yang memiliki cukup banyak kegiatan investasi.
Selain itu, lanjut dia, guna memastikan penanganan aksi premanisme dapat segera ditangani dengan efektif, cepat dan maksimal.
Hal itu disampaikannya usai melaksanakan Rapat koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu (10/5/2025).
"Kami sekarang ditugaskan turun ke daerah untuk melihat sejauh mana langkahlangkah yang dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya untuk melakukan penanganan terkait organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan juga investasi," kata dia dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polkam RI pada Minggu (11/5/2025).
Heri juga kembali menegaskan arahan Menko Polkam agar tidak ragu untuk segera menindak ormasormas yang melakukan tindakan melanggar hukum.
"Tadi disampaikan juga berdasarkan penjelasan dari Karo OPS Polda, bahwa beberapa program kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari Ormas," kata Heri.
"Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan dari oknum Ormas, tapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi di sini," lanjut dia. Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol. Sabilul Alif menyatakan akan terus bersinergi bersama Kodam dan Pemerintah Provinsi termasuk jajaran dibawah Polres, Kodim dan Pemda Kab/Kota, untuk berupaya mengantisipasi kegiatan ormas agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim.
"Apabila sudah melanggar hukum, dan mengganggu investasi, ya ini yang akan menjadi atensi," kata Sabilul Alif.
Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto juga menyatakan Kodam dan jajarannya akan terus bersinergi dan mendukung Polda Kaltim dalam upaya penanganan Ormas yang terafiliasi Premanisme yg mengganggu keamanan dan iklim investasi di daerah.
Kepala Badan Kesbangpol Pemda Prov. Kaltim, Sufian Agus menyampaikan, jumlah Ormas yang ada di Kaltim cukup banyak yakni sekitar 3.467.
Namun, lanjut dia, ormas yang cukup aktif terdata sebanyak 931.
Pemda Kaltim melalui Bakesbangpol juga melakukan upaya pembinaan terhadap ormasormas yang ada, dengan secara berkala melakukan dialog dan kegiatan pertemuan.
Pemda, kata dia, juga pernah dilakukan upaya pembinaan yang positif berupa "Ormas award" untuk memberdayakan ormasormas melakukan kegiatan yang positif.
Pemda mengungkapjan perlunya dilakukan upaya pemberdayaan ormasormas yang ada, sesuai penekanan dari pemerintah dengan mendorong Ormas untuk diberdayakan dengan kegiatan koperasi dan UMKM.
Sebelumya, Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga membahas premanisme dan aktifitas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta pada Selasa (6/5/2025).
Dalam rapat tersebut, sebanyak 19 unsur kementerian/lembaga terlibat.
Mereka di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Luar Negeri.
Kemudian Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan.
Selain itu juga Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Selanjutnya, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.
Budi Gunawan mengatakan pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.
"Hal ini dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial," kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulis yang terkonfirmasi pada Selasa (6/5/2025).
Budi Gunawan juga menegaskan pemerintah tidak akan raguragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha.
Kehadiran negara, kata dia, harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Pemerintah, menurut dia, juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompokkelompok tertentu.
"Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Budi Gunawan.
