Melalui pelaksanaan konferensi ke19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau parlemen negaranegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia menegaskan posisi sebagai pelopor diplomasi lingkungan.
Langkah ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DPR RI terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa isu green environment tidak terpisah dari tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat.
Diketahui, PUIC ke19 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1215 Mei 2025 dengan tema utama “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga mengungkapkan dalam forum yang berlangsung Senin kemarin (12/5/2025), selain perlindungan lingkungan hidup, DPR juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pemuda serta konservasi sumber daya air.
Berdasarkan data Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), negaranegara OKI memiliki lebih dari 350 juta pemuda berusia 1524 tahun.
Itu mencakup 29 persen populasi pemuda global.
“Generasi muda adalah penggerak ekonomi baru. Kami di DPR RI berperan sebagai regulator, fasilitator, dan enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovator muda yang solutif dan adaptif,” ujar Ravindra, dikutip dari laman DPR RI, Selasa (13/5/2025).
DPR menegaskan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan yang menyeluruh.
"Kolaborasi antarnegara, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan ekosistem," ungkapnya.
Sementara terkait agenda kerja sama konservasi air antarnegara anggota, DPR menggarisbawahi bahwa air adalah isu mendasar yang menopang seluruh pilar pembangunan berkelanjutan.
DPR mendorong penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin konservasi air sekaligus memastikan akses terhadap air bersih dan aman, terutama bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan dan terpencil.
Komitmen Bebas PlastikSementara itu dalam gelaran Konferensi PUIC ke19 ini, Parlemen Indonesia juga menonjolkan komitmennya terhadap kebijakan bebas plastik selama konferensi berlangsung.
Seluruh delegasi dari negaranegara anggota OKI yang hadir tidak menggunakan botol atau gelas plastik sekali pakai di seluruh area acara.
Para peserta diberikan tumbler atau botol minum ulang yang dapat diisi ulang di berbagai titik air minum yang disediakan panitia.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan langkah ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan pernyataan sikap tegas dari Parlemen Indonesia.
“Pimpinan DPR sudah menegaskan bahwa pada pertemuan PUIC ke19 ini, kita ingin mempelopori dan menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan."
"Ini adalah komitmen yang kami tunjukkan langsung kepada semua parlemen Islam dunia yang hadir di Jakarta,” ungkap Indra, Senin (12/5/2025).
Gelaran PUIC di IndonesiaSementara itu Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Indonesia sangat terhormat menerima kedatangan para delegasi dari berbagai negara sahabat.
Puan mengatakan, sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, Indonesia bangga dapat menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke19 yang sangat strategis.
Hal itu dikatakan Puan dalam pidato sambutan saat menghadiri jamuan makan malam yang digelar untuk delegasi parlemen negaranegara anggota OKI di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (11/5/2025).
"Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa bangga menjadi tuan rumah Sidang ke19 Konferensi PUIC, yang menghimpun para perwakilan terhormat dari negaranegara Muslim," tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menuturkan Konferensi PUIC penting diadakan untuk membangun kerja sama dan kolaborasi antarbangsa.
"Mari kita bekerja sama untuk memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia. Bersamasama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi negara kita, dan dunia," ujarnya.
Adapun konferensi PUIC ini direncanakan dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negaranegara OKI, termasuk negara observer.