TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Usulan legalisasi kasino yang sempat mencuat di DPR RI menuai reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat soal dampak sosial perjudian, MUI dengan tegas menolak wacana tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk ancaman nyata bagi moral serta kesejahteraan rakyat kecil.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menilai bahwa negara seharusnya tidak menjadikan judi sebagai jalan pintas untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Perjudian, termasuk kasino, bukan hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial.

“Jangan pernah berpikir untuk melegalkan judi di Indonesia dengan alasan menambah pendapatan negara,” tegas Cholil dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, ada banyak opsi yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan secara sah dan bermartabat, seperti eksplorasi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Wacana legalisasi kasino ini muncul setelah anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah membuka peluang PNBP dari sektor perjudian legal, mencontoh kebijakan Uni Emirat Arab (UEA) yang lebih dulu mengizinkan operasional kasino.

Namun bagi Cholil, membandingkan Indonesia dengan UEA bukanlah landasan yang relevan. Meski sama-sama kaya sumber daya alam, karakter sosial, budaya, dan nilai spiritual masyarakat Indonesia sangat berbeda.

Cholil menegaskan, kemiripan tersebut tidak bisa menjadi dalil untuk melegalkan judi di Indonesia.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan peluang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perjudian legal, dengan mencontoh kebijakan Uni Emirat Arab (UEA) yang telah mengizinkan operasional kasino.

"Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalainin kasino, maksudnya mereka kan out of the box  gitu kementerian dan lembaganya," kata Galih Kartasasmita saat rapat kerja Komisi XI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis, 8 Mei 2025.

Di balik polemik kebijakan, keresahan mulai muncul di kalangan masyarakat bawah. Banyak yang khawatir bahwa legalisasi kasino hanya akan memperparah jeratan ekonomi keluarga kecil, membuka celah kriminalitas, dan menambah jumlah korban akibat kecanduan judi.

MUI berharap pemerintah tetap berpihak kepada nilai luhur bangsa dan tidak tergoda dengan janji manis keuntungan ekonomi sesaat yang bisa dibayar mahal dengan keruntuhan moral masyarakat.