TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengatakan banyak permasalahan kompleks tentang kehutanan terjadi di mana-mana, utamanya konflik teritorial hingga membuat masyarakat adat berdemonstrasi. 

Hal ini ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kita tahu, kita baca berita, kita ikuti media sosial terlihat betapa masalah kehutanan ini sedemikaian kompleksnya. Konflik teritorial terjadi di mana-mana, masyarakat adat demonstrasi," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Dalam mengatasi masalah sektor kehutanan ini, menurutnya ada dua hal yang harus dilakukan.

Pertama adalah pemerintah melaksanakan kewajibannya. Kedua, institusi pendidikan serta akademisi melaksanakan tanggung jawabnya, terlibat menemukan solusi atas perubahan sosial kultural yang terjadi.

Selain itu masalah kehutanan juga dapat diselesaikan dengan digitalisasi untuk konflik teritorial. 

"Lebih penting lagi seperti yang diarahkan Pak Prabowo, semua ini akan bisa berjalan baik apabila proses digitalisasi berjalan secara penuh di Kementerian Kehutanan. Sehingga konflik teritorial akan bisa kita selesaikan satu persatu," katanya. 

Menhut meminta adanya kerja sama semua pihak untuk menjaga alam dan melestarikan hutan. Ia beranggapan tidak tepat jika hutan disebut sebagai warisan. 

Tapi sebaliknya, hutan harus dianggap sebagai titipan dari generasi mendatang. Sehingga titipan tersebut wajib dirawat dan dikembalikan kepada si pemilik.

"Sebagai titipan, maka hutan harus kita jaga, karena kita harus kembalikan pada pemiliknya yaitu generasi yang akan datang," kata Raja Antoni.