TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer perlu dikaji lebih mendalam. 

Menurut Idrus, tidak semua anak yang dianggap nakal bisa langsung dimasukkan ke dalam program tersebut.

"Iya perlu itu (kajian mendalam). Jadi tidak semua misalkan masuk gitu loh. Tetapi kan ada memang kriteria-kriteria yang buat masuk disitu sebagai bagian daripada proses itu," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Idrus menjelaskan, penting untuk memahami latar belakang kenakalan anak sebelum mengambil langkah-langkah tertentu. Dia mencontohkan bahwa tindak pidana bisa saja dilakukan karena faktor ekonomi.

"Tetapi kan perlu ada analisis, kenakalannya dia kenapa. Kan semua adalah latar belakang, perlu ada kajian. Iya kan? Sama saja misalkan ada orang berbuat pidana bisa saja karena memang dia miskin akhirnya dia apa-apa," ujarnya.

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan militer bisa membawa manfaat dalam hal pembentukan karakter dan disiplin anak-anak.

"Tetapi misalkan masuk ke ditangani oleh militer dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan. Ya bagaimana agar supaya mental dan lainnya itu bisa saja. Tetapi ini kan tidak permanen. Kan gitu loh nanti ada ukuran-ukuran juga yang perlu kita buat sedemikian rupa," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan kontroversial dengan mengirimkan anak-anak yang bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025. 

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari program pembinaan karakter dengan melibatkan TNI dan Polri.