TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diluncurkan serentak pada 28 Oktober 2025 mendatang.
Zulhas mengatakan, pembetukan Musyarawah Desa Khusus (Musdesus) terlebih dahulu dilakukan yakni akan selesai pada 31 Mei 2025. Kemudian dilanjutkan pendaftaran notaris di Kementerian Hukum pada 12 Juli.
"28 Oktober nanti akan launching. Koperasinya sudah jadi," kata Zulhas di Graha Mandiri, Jumat (16/5/2025).
Zulhas mengaku bahwa launching Kopdes Merah Putih ini molor dari yang ditargetkan Presiden RI Prabowo Subianto yakni dua bulan sejak didaftarkan Kementerian Hukum.
"Presiden minta 2 bulan tapi kami tawar, Pak kasih bonuslah 1 bulan lagi, kami enggak bilang gak bisa, siap. Tapi kami minta bonus tambah 1 bulan," jelas dia.
Di sisi lain, Zulhas menegaskan pembentukan Kopdes Merah Putih telah sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) maupun Instruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, adanya Kepdes Merah Putih ini agar ekonomi desa terbentuk dan terbangun lebih baik.
"Jadi desa akan hidup. Kedua itu memotong rantai pasok. Jadi produsen-produsen Sembako, desa itu paling ujung. Bayangkan dari produsen distributor, grosir, apalagi ya. Warung kecil, warung besar, waduh sampai baru sampai desa. Itu akan dipotong rantai pasok yang panjang," jelas dia.
Sebelumnya, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi pusat distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok bersubsidi bagi masyarakat di pedesaan, termasuk gas LPG dan pupuk. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Istana, Jakarta, Kamis (8/5).
Menteri Koperasi Budi Arie menuturkan, pemerintah akan menyalurkan bahan-bahan pokok bersubsidi ke Kopdes Merah Putih, yang nantinya diterima langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, akan mempersingkat jalur pasokan.
Terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menurutnya, itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Kopdes Merah Putih akan difokuskan sebagai sarana pemerintah dalam menyalurkan bahan-bahan pokok bersubsidi hingga bantuan sosial.
"BUMDes tetap ada, silahkan. BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa. Kalau ini Koperasi Desa itu milik warga desa. BUMDes ada. Jalan aja nggak apa-apa," ujarnya.
"Tapi sarana distribusi atau penyaluran bahan-bahan pokok yang disubsidi oleh pemerintah negara melalui Kopdes Merah Putih. Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa Kopdes ini jadi pusat nanti. Semua kegiatan ekonomi di desa. Bantuan sosial, LPG, beras. Semua Kopdes," jelasnya.
Pemerintah menargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih dibangun guna memberdayakan masyarakat sekaligus mewujudkan kemandirian perekonomian desa tersebut. Skema pembiayaan koperasi ini pun akan dilakukan dengan hati-hati dan berorientasi pada menguntungkan masyarakat.
"Kopdes ini harus dimaknai sebagai lembaga atau badan usaha tapi milik desa. Yang keuntungannya dibagi kepada anggota yang notabene warga desa itu juga. Supaya pemahaman berkoperasi itu begitu," imbuhnya.
