TRIBUNWOW.COM - Suasana tegang mewarnai Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).
Anggota DPRD Fraksi PDIP dibuat geram dengan pidato Dedi Mulyadi, hingga milik walk out.
Aksi walk out tersebut merupakan buntut dari pernyataan Dedi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada 7 Mei 2025.
Dalam forum itu, Dedi menyampaikan pandangannya soal pembangunan dan kolaborasi pemerintahan yang dianggap menyinggung institusi DPRD.
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan tersebut.
Menurutnya, ucapan Dedi telah merendahkan peran dan fungsi DPRD.
"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar."
"Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni Maradona Hutabarat, Jumat, dilansir TribunJabar.id.
Ucapan Dedi Mulyadi yang Bikin Geram
Seperti apa pernyataan Dedi yang membuat geram anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP?
Pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon, di mana ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.
Dalam Musrenbang tersebut, Dedi sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan soal anggaran selama menjalankan kebijakan.
Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.
"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.
Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.
"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.
Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.
"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.
Buntut pernyataannya itu, Dedi Mulyadi didesak untuk menyampaikan klarifikasi.
Bahkan, Doni Maradona Hutabarat mengancam Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni.
Ia lantas mengingatkan, antara Gubernur dan DPRD, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Pasalnya, negara Indonesia dibentuk berdasarkan trias Politika.
Doni pun menekankan, apabila Dedi tak kunjung menyampaikan klarifikasi, maka Raperda tak perlu dibahas.
"Ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri," sindir Doni.
"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu."
"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu."
"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," pungkasnya.
Setelah pernyataannya, Doni pun mengajak rekan-rekannya sesama Fraksi PDIP untuk walk out.
(Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
