TRIBUNNEWS.COM - Tuntutan Rusia kepada Ukraina dalam negosiasi perdamaian yang digelar di Istanbul pada 16-17 Mei 2025 mulai terungkap.

Meski kedua pihak sempat membahas pertukaran tahanan, perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata karena Moskow mengajukan syarat yang dinilai "tidak bisa diterima" oleh Kyiv.

Berdasarkan bocoran dari seorang pejabat Ukraina yang mengetahui pembicaraan tersebut, Rusia meminta Ukraina menyerahkan lima wilayah sebagai prasyarat perdamaian.

Berikut rincian 5 wilayah yang diminta Rusia seperti yang dikutip dari Reuters:

• Semenanjung Krimea
  Rusia menuntut pengakuan internasional bahwa Krimea adalah wilayahnya, meski wilayah ini secara ilegal dicaplok Moskow pada 2014. Ukraina dan negara Barat masih menganggap Krimea sebagai bagian dari teritorial Ukraina .
• Donetsk dan Luhansk
  Kedua wilayah di Donbas ini telah dikontrol sebagian oleh separatis pro-Rusia sejak 2014. Moskow kini menuntut agar Ukraina menarik pasukannya dari wilayah tersebut sebagai langkah awal gencatan senjata 
• Kherson dan Zaporizhzhia
  Dua wilayah selatan Ukraina yang diduduki Rusia sejak invasi 2022. Moskow mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari "reintegrasi" teritorial, meski pemerintah Ukraina tetap berusaha merebutnya kembali.

Selain penyerahan wilayah, Rusia juga meminta Ukraina:

• Menjadi negara netral tanpa aliansi militer seperti NATO.
• Tidak memiliki senjata pemusnah massal atau memungkinkan pasukan asing berpangkalan di sana.
• Menghilangkan klaim kompensasi atas kerusakan perang 

Apa Reaksi dari Pihak Kremlin?

Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, ditanya tentang bocoran persyaratan tersebut dalam konferensi pers pada 17 Mei 2025.

Ia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut dan menegaskan bahwa diskusi antara Rusia dan Ukraina harus dilakukan secara tertutup.

Peskov juga menyebut bahwa pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hanya bisa dilakukan jika kesepakatan tertentu telah dicapai.

Ia tidak menjelaskan lebih perinci mengenai kesepakatan yang dimaksud, namun pernyataan ini berhubungan dengan pandangan Putin yang meragukan legitimasi Zelensky sebagai Presiden Ukraina.

Putin sebelumnya pernah menyatakan bahwa Zelensky dianggap menjadi presiden secara ilegal karena masa jabatannya telah berakhir sejak 2024.

Bagaimana Posisi Ukraina dalam Negosiasi ini?

Pihak Ukraina menganggap sikap Rusia dalam negosiasi di Istanbul menunjukkan kurangnya niat baik untuk mencapai perdamaian.

Dalam menghadapi tuntutan yang dianggap tidak bisa diterima ini, Ukraina kini mendesak agar Presiden AS, Joe Biden, memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia.

Krisis yang berkepanjangan ini menunjukkan kompleksitas dalam upaya perdamaian di antara kedua negara, dan semua pihak menunggu apakah akan ada langkah konkret selanjutnya dari perundingan yang telah berlangsung di Istanbul.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).