TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI menjelaskan alasan pihaknya menjerat mantan Direktur Utama sekaligus eks Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, dalam kasus dugana korupsi kredit bank BUMD.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, bahwa Iwan Setiawan Lukminto selaku debitur diduga menyalahgunakan dana kredit bank BUMD untuk kepentingan pribadi seperti membeli tanah serta membayar utang kepada pihak ketiga.
Penggunaan dana kredit itu tidak sesuai dengan akad atau perjanjian dengan pihak bank.
Sebab, dalam perjanjiannya, dana kredit itu semestinya diperuntukkan untuk modal kerja di PT Sritex.
"Tetapi berdasarkan hasil penyidikan hang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja, tapi digunakan untuk membayar utang dan membeli aset yang tidak produktif," kata Qohar saat jumpa pers, Rabu (21/5/2025).
Qohar menjelaskan, Iwan diketahui memanfaatkan dana kredit itu untuk membayar sejumlah utang kepada pihak ketiga.
Selain itu, bos PT Sritex itu juga membelikan sejumlah aset, antara lain pembelian tanah di beberapa wilayah.
"Ada di beberapa tempat, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Jadi nanti pasti akan kita sampaikan semuanya," jelas Qohar.
Kejaksaan Agung resmi menetapkan Iwan Setiawan bersama dua pihak perbankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian dana kredit bank.
Dua nama lain yang ikut dijerat adalah Dicky Syahbandinata, Direktur Utama Bank DKI periode 2020, dan Zainuddin Mappa, Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB di tahun yang sama.
Keduanya diduga meloloskan pencairan dana kredit kepada Iwan tanpa melalui prosedur dan analisis risiko sebagaimana mestinya.
"Menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka," tegas Qohar.
Akibat perbuatan ketiganya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp692 miliar.
Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.
Ketiganya langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung RI pada Rabu (21/5/2025) malam.