TRIBUNSUMSEL.COM - Pakar Telematika, Roy Suryo menilai keputusan Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah kuliah Joko Widodo asli bukanlah akhir dari polemik.

Roy Suryo bahkan mengaku telah menduga sebelumnya bahwa Bareskrim akan menyatakan ijazah Jokowi adalah asli atau identik.

Meski demikian, Roy Suryo tak mempermasalahkan pengumuman dari polisi terkait ijazah Jokowi.

Sebab, menurutnya asil akhir yang menentukan keaslian ijazah Jokowi adalah pengadilan.

"Jadi hasil Bareskrim, puslabfor ini bukan final, bukan merupakan hasil ujung. Karena hasil ujung di pengadilan, jadi hakim yang akan menentukan hasil ini seperti apa," tutur dia dikutip dari Youtube iNews TV, Kamis (22/5/2025).

Seperti diketahui, Bareskrim telah mengumumkan ijazah UGM Jokowi asli atau palsu pada Kamis (22/5/2025).

Hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana satu (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan asli.

Disisi lain, pihak Jokowi menutup pintu damai dan menolak mediasi yang diajukan oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya.
 
Jokowi menutup pintu damai terkait kasus tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya yang dibuat oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. 

Penolakan damai ini terjadi dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Kamis (15/5/2025) pukul 14.15 WIB.

Sebuah akun X @tham878 juga menyebut bahwa upaya Kagama untuk membuka ruang mediasi ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. 

"Kagama Cirebon hari ini tiba-tiba datang ke rumah Pak Jokowi untuk mediasikan Roy Sukro dkk tapi ditolak Pak Jokowi,”

“Sekarang nasib Roy Suryo dkk bagaikan telur diujung tanduk, merek tanpa malu minta mediasi lewat Kagama Cirebon,”

“Pura-pura baik Kagama Cirebon, setahu gue masih satu geng dengan Roy Suryo dkk menyerang Pak Jokowi lewat isu ijazah palsu,” tulis akun tersebut.

Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia membenarkan ada upaya mediasi dengan Jokowi.

Dia turut mengungkapkan hasil pertemuan dirinya bersama empat perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi, yang berlangsung di Solo, Kamis (15/5/2025) sekitar pukul 14.15 WIB.

Heru menyebut bahwa pertemuan berlangsung hangat dan diterima dengan baik oleh Jokowi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan tiga poin utama dalam audiensi tersebut, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi.

"Alhamdulillah kita berlima diterima dengan baik. Materi yang kita sampaikan sesuai rencana semula," ujar Heru

Kata Heru, fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah kepala negara, seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifa.

Di hadapan Jokowi, Heru menegaskan bahwa ketiganya tidak memiliki niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah.

“Mereka tidak punya niat apapun untuk menghina atau membuat kegaduhan dengan isu ijazah. Mereka tetap pada posisi saintifik,” terang Heru.

Heru bilang, Kagama Cirebon sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait guna menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian.

Namun, ia mengakui bahwa upaya mediasi menghadapi tantangan berat, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya.

"Pak Jokowi berkata, tidak mungkin menarik kembali proses hukum yang sedang dijalankan," ungkapnya.

Atas sikap tersebut, Heru menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum.

Meskipun Kagama Cirebon berharap penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan.

“Kami tetap konsisten mengupayakan mediasi, tapi pada akhirnya kami juga menghormati sikap Pak Jokowi,” kuncinya.

Kendati begitu, Kagama tetap berkomitmen mendorong dialog dan rekonsiliasi.

“Kami tetap berusaha membuka ruang komunikasi. Tapi kalau Pak Jokowi memilih proses hukum, itu hak beliau yang harus dihormati,” ujarnya.

Roy Suryo Ngadu ke Homnas HAM

Sebelumnya, Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), usai dilaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi, terkait tudingan ijazah palsu.

Adapun mereka mengadukan dugaan upaya kriminalisasi terhadap hak berpendapat, otoritas ilmu dan penelitian.

Roy Suryo mengatakan bahwa apa yang dia pertanyakan soal ijazah Jokowi adalah hal yang biasa.

Dia juga membeberkan soal UU ITE yang dalam perancangannya, dia mengaku juga dilibatkan.

"UU ITE yang alhamdulillah saya termasuk salah satu perancang ya bersama rekan-rekan yang lain," kata Roy dikutip dari TV One, Rabu (21/5/2025).

"Itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksanakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa," kata Roy.

Tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan, maka hak bagi publik untuk bertanya.

"Yang bahkan kemudian tujuannya adalah sebenarnya ilmu pengetahuan, yang kamu pertanyakan itu hak publik untuk bertanya," kata Roy Suryo.

Roy juga menyebut bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan standar.

Hanya mempertanyakan soal ijazah seorang pejabat.

"Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa," katanya.

"Kenapa ada seseorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan, itu simpel saja," ungkap Roy Suryo.

Sebelumnya, Jokowi telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). 

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. 

Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli

Adapun tim bareskrim Polri juga sudah membandingkan langung ijazah milik Jokowi dengan tiga rekan seangkatannya di Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Uji banding ini dilakukan terhadap ijazah asli milik Bapak Jokowi, dan tiga ijazah pembanding dari rekan seangkatan beliau di UGM dengan tahun kelulusan yang sama,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers di Bareskrim, Kamis (22/5/2025). 

Lanjut Djuhandhani, seluruh elemen ijazah dinyatakan identik, termasuk jenis kertas, tulisan, hingga map penyimpanan dokumen.

 “Map yang digunakan untuk menyimpan ijazah Pak Jokowi itu masih sama persis dengan map milik rekan-rekannya. Bahkan, map tersebut kondisinya sudah kumal," ungkap dia.

Kondisi itu menurut dia memperkuat temuan bahwa ijazah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh UGM pada periode yang sesuai.
 
Sebelumnya diberitakan, Bareskrim menerima laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Aduan masyarakat itu dilakukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Namun, proses penyelidikan menunjukkan tidak ada indikasi pemalsuan setelah dilakukan klarifikasi dengan berbagai pihak, termasuk UGM.

Djuhandhani mengungkapkan bahwa ijazah Jokowi diuji labfor dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor.

"Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," kata Djuhandhani, Kamis.

(*)