TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis '98 Mustar Bonaventura mengatakan wacana pemberian gelar pahlawan bagi Presiden ke-2 c dinilainya jadi upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah citra sosok berjuluk The Smiling General tersebut.

Mustar mengatakan, sejak menjadi Presiden, Soeharto punya segudang masalah pelanggaran selama berkuasa 32 tahun pada era Orde Baru. Citra ini yang disinyalir mau dimaniskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

"Ini orang yang bermasalah selama 32 tahun, orang yang kemudian harusnya menjadi persoalan bangsa ini. Ini mau disempurnakan menjadi orang baik dan dikasih anugerah pahlawan. Ini luar biasa ide dan wacananya," kata Mustar dalam diskusi publik bertajuk 'Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM' di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Ia menyatakan wacana ini tidak lepas dari rezim pemerintahan sekarang yang dikuasai oleh Prabowo Subianto, mantan menantu dari Soeharto.

"Ini luar biasa, apalagi rezim saat ini adalah menantunya kalau tidak salah yang berkuasa. Nah ini lonceng waspada yang sangat luar biasa teman-teman, yang harus kita gelorakan," lanjutnya.

Menurutnya wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto adalah cermin pemerintah yang sudah kehilangan hati nurani. Ditilik dari masa kelam Orde Baru, Mustar menilai Soeharto sama sekali tidak pantas menyandang gelar tersebut.

Apalagi banyak korban berjatuhan ketika memperjuangkan reformasi dan melengserkan rezim Soeharto di tahun 1998.

"Saya berpikir bahwa apakah bangsa ini memang sudah sangat kehilangan hati nurani, sudah kehilangan hatinya, sehingga sampai gelar itu pun dibutuhkan. Walaupun bisa kita perdebatkan panjang, gelar itu ukuran yang sangat tidak ada satu katapun untuk pantas kita berikan kata pahlawan untuk Soeharto," ujarnya.