Tiongkok Luncurkan Regulasi untuk Melindungi Fasilitas Industri Militer

TRIBUNNEWS.COM-  Dewan Negara Tiongkok dan Komisi Militer Pusat telah bersama-sama menerbitkan seperangkat peraturan tentang perlindungan fasilitas industri militer penting Tiongkok, yang akan mulai berlaku pada tanggal 15 September 2025, menurut Kantor Berita Xinhua pada hari Senin. 

Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan fasilitas industri militer utama, memastikan efektivitas operasionalnya, dan menjaga pelaksanaan normal penelitian, produksi, dan kegiatan terkait militer, dengan demikian memperkuat modernisasi pertahanan nasional, lapor CCTV.

Peraturan tersebut terdiri dari 7 bab dan 51 pasal. 

Pertama, peraturan tersebut mengklarifikasi ruang lingkup fasilitas industri militer utama dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, mendefinisikan berbagai fasilitas industri militer utama yang akan dilindungi oleh undang-undang dan menentukan tugas departemen terkait di bawah Dewan Negara, pemerintah daerah, otoritas militer, dan unit manajemen fasilitas industri militer utama.

Kedua, peraturan tersebut menstandardisasi penggambaran zona yang dilindungi untuk fasilitas industri militer utama, dan menetapkan bahwa fasilitas industri militer utama harus dilindungi melalui pembentukan zona perlindungan yang ditunjuk, yang menguraikan prosedur dan persyaratan untuk menggambarkan dan menyesuaikan batas-batas zona tersebut.

Ketiga, peraturan tersebut menetapkan langkah-langkah perlindungan untuk fasilitas industri militer utama, dan mengharuskan akses terkendali dan langkah-langkah keamanan lainnya diterapkan di dalam zona yang dilindungi. 

Peraturan tersebut juga menetapkan persyaratan perlindungan untuk area kendali keamanan luar di sekitar zona ini dan menetapkan ketentuan untuk menjaga skenario khusus, seperti aktivitas penelitian dan pengujian ilmiah utama yang dilakukan menggunakan fasilitas industri militer utama.

Keempat, peraturan tersebut memperkuat tanggung jawab dan kewajiban unit manajemen untuk fasilitas industri militer utama, dan mengamanatkan pembentukan sistem akuntabilitas perlindungan yang baik, penerapan manajemen keselamatan proses penuh, perumusan rencana tanggap darurat, dan pelaksanaan penilaian risiko untuk perlindungan keamanan. 

Selain itu, peraturan tersebut menguraikan persyaratan untuk keamanan internal dan aspek-aspek terkait.

Kelima, peraturan tersebut meningkatkan pengawasan dan dukungan dari semua pihak terkait, dan menetapkan bahwa penyusunan rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional harus memperhitungkan kebutuhan perlindungan fasilitas industri militer utama. 

Peraturan tersebut juga memperkuat tanggung jawab pengawasan, inspeksi, dan tata kelola yang komprehensif dari otoritas regulasi industri dan pemerintah daerah.

SUMBER: GLOBAL TIMES