Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan seluruh perwakilan diplomatiknya di luar negeri untuk menghentikan wawancara bagi pemohon visa mahasiswa dan pertukaran pelajar.

Kebijakan tersebut dikeluarkan karena Departemen Luar Negeri AS sedang menyiapkan pedoman pemeriksaan menyeluruh terhadap media sosial pelajar asing. Informasi ini terungkap dari kawat diplomatik internal Menlu AS Marco Rubio ke seluruh kedutaan dan konsulat AS pada Selasa, 27 Mei 2025.

Dikutip dari Reuters, dalam kawat diplomatik tersebut, Rubio menyatakan Deplu AS berencana mengeluarkan pedoman baru terkait pemeriksaan media sosial bagi pemohon visa pelajar dan pertukaran, setelah proses evaluasi internal selesai.

Ia juga mengimbau bagian konsuler untuk menangguhkan penjadwalan visa baru jenis tersebut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintahan Trump mempercepat deportasi dan pencabutan visa pelajar sebagai bagian dari agenda imigrasi garis keras yang tengah dijalankan.

Perintah Rubio tersebut muncul di tengah upaya Presiden Trump menekan Universitas Harvard dan institusi lainnya untuk membatasi ekspresi di lingkungan kampus, terutama yang berkaitan dengan pernyataan anti-Israel.

Trump bahkan telah mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa internasional. Namun pada Jumat lalu, seorang hakim federal mengeluarkan perintah penangguhan perintah tersebut.

Dalam kabel yang pertama kali dilaporkan oleh Politico, Rubio menyebut penjadwalan wawancara yang sudah berlangsung dapat tetap berjalan sesuai pedoman. Namun, slot wawancara yang belum diambil harus dibatalkan.

"Departemen sedang melakukan peninjauan terhadap operasional dan proses yang ada dalam penyaringan dan pemeriksaan pemohon visa pelajar dan pengunjung pertukaran (F, M, J), dan berdasarkan peninjauan tersebut, berencana mengeluarkan pedoman mengenai perluasan pemeriksaan media sosial bagi semua pemohon tersebut,"demikian isi kawat diplomatik tersebut.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri membenarkan keaslian isi kabel tersebut.

Juru bicara Deplu AS, Tammy Bruce, menolak memberikan komentar terkait kawat tersebut. Namun, ia menegaskan AS akan menggunakan "segala cara" untuk memeriksa siapa pun yang ingin masuk ke negara itu.

"Kami akan terus menggunakan segala alat yang kami miliki untuk menilai siapa pun yang datang ke sini, baik mereka mahasiswa maupun bukan," ujar Bruce kepada wartawan dalam jumpa pers rutin.

Dalam beberapa bulan terakhir, Rubio menyuarakan wacana pembatalan visa pelajar, pencabutan status penduduk tetap (green card), serta pemeriksaan riwayat media sosial pengunjung asing, terutama terkait dengan konflik Israel-Gaza.

Ia mengklaim pengunjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus telah melecehkan mahasiswa lain, merusak properti, dan mengganggu aktivitas harian, meskipun insiden semacam itu tidak terjadi secara luas di berbagai aksi unjuk rasa.

Para pengkritik menilai pemerintahan Trump tengah berupaya menekan kebebasan berpendapat dan mendorong keseragaman ideologi.