Area parkir RSUD Tangerang Selatan (Tangsel) kini dikelola secara resmi dan terlepas dari organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP). Sejumlah warga setuju lantaran pengelolaan parkir resmi dinilai lebih bertanggungjawab terhadap kendaraan pengunjung

"Nah itu, kalau kita penginnya misal kita parkir bayar ya ada tanggung jawabnya kalau ada rusak apa hilang di parkiran. Kan kita bayar," kata warga Serpong, Pangki (45) kepada detikcom di lokasi, Rabu (28/5/2025).

Pangki menuturkan, dirinya tidak masalah sistem parkir dengan palang pintu otomatis. Baginya yang penting pengelolaan parkir resmi dapat menjamin kendaraan miliknya lebih aman.

"Ya saya sih samain aja sama RS lain yang udah dikelola dengan baik ya. Banyak itu, lihat (rumah sakit) Fatmawati itu bagus pelayanannya. Ada payung hukumnya bagi kita kan. Kalau ada apa-apa kita bisa claim," ujarnya.

Selaras, warga lain bernama Rizki (28) juga memilih parkir resmi alih-alih dikelola ormas. Dia tak masalah, jika parkir RSUD Tangsel yang saat ini masih digratiskan nantinya akan dikenakan tarif.

"Kalau saya pilih resmi lah. Ya mungkin kalau resmi jadi ditarif per jam, tapi mungkin bakal ada tanggung jawabnya kalau ada rusak-rusak atau hilang apa waktu di parkir kan Maksudnya dulu kan liar aja kan, mau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab kan entar," jelas Rizki.

"Kalau ngarahin nggak, cuma tinggal masuk aja gitu. Dia (parkir ormas PP) nagih uang doang," tambahnya.

Sementara itu, warga Pamulang bernama Aripin (35) berharap tarif parkir di RUSD Tangsel bisa lebih murah nantinya. Dia berharap pengelola resmi bisa bertanggungjawab atas kendaraan pengunjung.

"Saya sih sebetulnya pengen parkirnya murah. Tapi dikelola resmi gitu. Misal yaudah 2 ribu aja flat buat motor. Mobil 5 ribu flat. Kan kalau ke rumah sakit kadang lama ya. Orang ada yang sampai nginep juga," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, lahan parkir RUSD Tangsel sempat dikuasai ormas PP sejak tahun 2017. Diperkirakan ormas ini telah meraup miliaran rupiah dari hasil mengelola parkir.

Pemuda Pancasila melakukan intimidasi hingga kekerasan setelah mengetahui pengelolaan parkir RSUD Tangsel diserahkan kepada perusahaan swasta. Mereka mengklaim telah menguasai lahan parkir sehingga tidak ingin pengelolaan diambil alih.

Sebagai informasi Pemkot Tangsel mengadakan lelang untuk pengelolaan parkir di RSUD, pada 2022. Tender tersebut dimenangkan oleh PT BCI.

Akan tetapi, meskipun PT BCI telah memenangkan tender, namun perusahaan tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya memasang alat parkir di lokasi. Pasalnya, mereka kerap kali diintimidasi hingga mendapatkan penganiayaan dari Pemuda Pancasila.

Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Tangsel menindaklanjuti aduan tersebut dan mendatangi TKP. Polisi menangkap 30 orang diduga yang didduga terlibat. Sementara itu, polisi masih memburu Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangsel, Muhammad Reza alias OP.

"Bahwa dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh ormas PP, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar 600 lebih dalam sehari, sedangkan kendaraan roda empat bisa lebih dari 107 kendaraan," jelas Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin (25/5).