BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Tahapan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2025–2028 akan digelar pada Senin (2/6/2025) dan Selasa (3/6/2025).

Namun, menjelang proses tersebut, narasi yang menyerukan agar petahana tidak lolos seleksi mulai mencuat.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Dirham Zain, menegaskan bahwa proses seleksi akan berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas intervensi.

“Semua peserta saya tempatkan pada posisi yang sama, baik petahana maupun yang baru. Artinya, peluangnya sama, zero to zero,” ujar Dirham, Kamis (29/5/2025).

Dirham juga memastikan tidak ada ruang bagi tekanan, titipan, maupun paksaan dalam proses seleksi ini.

Ia menyatakan sependapat dengan Gubernur Kalimantan Selatan yang sebelumnya menegaskan komitmen serupa.

“Saya tambahkan dua hal lagi: tidak ada titipan, tidak ada paksaan, dan tidak ada tekanan. Berikan kewenangan penuh kepada Komisi I,” tegas politisi PKB ini.

Seleksi anggota KPID Kalsel periode ini mengacu pada Tata Tertib DPRD Kalsel Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 32 poin m yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk memilih dan mengajukan calon anggota KPID.

Setiap anggota Komisi I DPRD berhak memilih tujuh nama dari daftar calon yang lolos seleksi administrasi.

Saat ini, terdapat 21 calon anggota yang akan mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan.

Dari jumlah tersebut, empat calon merupakan petahana yang langsung melenggang ke tahap uji kelayakan tanpa melalui tes sebelumnya.

Sedangkan 17 orang lainnya merupakan wajah baru yang berhasil lolos berdasarkan nilai tertinggi dari tes CAT, psikotes, dan wawancara, yang sebelumnya diikuti oleh total 53 peserta.

Sejumlah nama calon disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan partai politik. Dirham menyatakan, seluruh informasi dan masukan dari masyarakat, termasuk isu afiliasi politik, akan diklarifikasi secara terbuka dalam tahapan uji kelayakan.

“Dari semua calon yang ada, tidak ada satu pun yang saya kenal secara pribadi. Kita tunggu saja hasil uji kelayakan nanti,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen transparansi, tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DPRD Kalimantan Selatan.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)