TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Trisakti, bekerja sama dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menggelar Thought Leadership Forum bertema "Bridging Policy and Practice: Harmonizing Local Regulations with Global Sustainability Standards."
Forum ini menjadi wadah dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penyelarasan regulasi lokal dengan standar keberlanjutan internasional dalam industri kelapa sawit.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Trisakti menegaskan forum ini mencerminkan peran aktif universitas sebagai One Stop Learning for Sustainable Development.
“Kami berkomitmen menjadikan Trisakti sebagai motor penggerak perubahan menuju pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari instansi pemerintah, organisasi petani, perusahaan swasta, hingga lembaga internasional. Beberapa di antaranya adalah Bupati Sekadau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, PT SMART Tbk, SPKS, BPDP, GIZ, dan RSPO.
Melalui forum ini, Universitas Trisakti memperkuat perannya sebagai platform lintas sektor untuk mempercepat transformasi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan kompetitif secara global.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat langsung diterapkan, termasuk penguatan sinergi multipihak, penciptaan skema pendanaan inovatif, dan integrasi prinsip pertanian regeneratif dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Salah satu pokok bahasan utama adalah pentingnya menghubungkan kebijakan daerah seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan dengan standar internasional seperti RSPO. Rektor Trisakti memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sekadau yang telah mengimplementasikan RAD sejak 2022 sebagai turunan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB).
Bupati Sekadau, Aron, turut membagikan pengalaman daerahnya dalam menerapkan kebijakan sawit berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RAD KSB pada tahun 2022 merupakan bukti nyata komitmen Kabupaten Sekadau dalam mendorong praktik kelapa sawit yang bertanggung jawab.
Namun demikian, ia juga menggarisbawahi sejumlah tantangan di lapangan, salah satunya adalah belum adanya diferensiasi harga TBS bagi petani swadaya yang telah tersertifikasi RSPO.
“Petani kami sudah berupaya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi harga yang mereka terima masih sama dengan yang belum tersertifikasi,” ungkapnya. Hal ini, menurutnya, dapat menghambat motivasi petani dalam mempertahankan praktik berkelanjutan tanpa insentif yang memadai.
“Kita membutuhkan kolaborasi nyata lintas aktor. Tantangan seperti deforestasi, akses petani kecil ke pasar dan pembiayaan, serta transparansi rantai pasok hanya bisa diselesaikan lewat kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi petani, dan komunitas lokal,” ungkap Deputy Director Market Transformation RSPO Indonesia M Windrawan Inantha.
Menanggapi tantangan sertifikasi petani swadaya yang disampaikan oleh Bupati Aron, Windrawan juga menjelaskan bahwa sistem sertifikasi RSPO telah dirancang untuk mendukung petani swadaya.
“RSPO memiliki standar khusus untuk produksi sawit berkelanjutan oleh petani swadaya,” katanya.
Dengan sistem ini, petani dapat memperoleh insentif melalui penjualan TBS lewat skema book and claim dari kredit RSPO.
Lebih lanjut, Windrawan menekankan pentingnya mendorong integrasi petani swadaya ke dalam rantai pasok fisik yang berkelanjutan.
“Petani swadaya perlu ‘naik kelas’—tidak hanya berhenti pada penjualan kredit RSPO, tetapi juga terhubung langsung ke rantai pasok fisik sawit berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan menghubungkan petani swadaya bersertifikat RSPO ke pabrik kelapa sawit terdekat yang juga telah mengantongi sertifikasi RSPO.
“Ketika TBS dari petani swadaya diterima oleh pabrik RSPO, ini membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat posisi tawar petani dalam industri sawit berkelanjutan,” pungkasnya.
