TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, untuk meninjau langsung proses normalisasi alur pelayaran yang terdampak pendangkalan.
Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kelancaran distribusi logistik dan pemulihan ekonomi di wilayah Bengkulu, terutama bagi masyarakat Pulau Enggano yang terdampak gangguan akses laut.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau titik sedimentasi menggunakan Kapal Tunda Bunga Raflesia milik Pelindo.
Dia meminta seluruh pihak untuk saling mendukung dan berkolaborasi untuk percepatan pengerukan, sebagai bentuk kehadiran negara dalam mendukung aktivitas masyarakat yang terdampak.
“Pengerukan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Ini bukan hanya soal pelabuhan, tapi menyangkut akses hidup masyarakat, terutama di Pulau Enggano. Negara harus hadir, dan kita harus bergerak cepat,” kata Gibran dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
Pelindo, berdasarkan penugasan dari Kementerian Perhubungan, telah mendatangkan dua kapal keruk besar, CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 untuk mempercepat normalisasi alur.
Proses pengerukan dilakukan bertahap, dengan target awal mencapai kedalaman 6,5 meter, dan selanjutnya hingga 12 meter agar kapal-kapal besar dapat langsung bersandar tanpa transhipment.
Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menegaskan, percepatan pengerukan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional.
“Saat ini kami tengah melakukan pengerukan untuk mengembalikan fungsi alur laut secara optimal dan kapal-kapal besar dapat langsung bersandar ke Bengkulu tanpa transhipment, baik kapal logistik maupun batu bara,” ujarnya.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur maritim di provinsinya.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Bapak Wakil Presiden. Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap Bengkulu. Harapannya pengerukan ini segera selesai agar aktivitas ekonomi bisa kembali normal,” ujar Helmi.
