TIMESINDONESIA, TULUNGANGUNG – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, melaporkan sekitar 4.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya belum mendapatkan bantuan perbaikan.

Hingga saat ini, baru 537 RTLH yang diusulkan untuk direnovasi melalui program bantuan pemerintah.

Kepala Disperkim Tulungagung, Anang Prastitianto, menjelaskan bahwa minimnya jumlah usulan disebabkan oleh belum lengkapnya data yang diinput oleh sejumlah desa. Padahal, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan pentingnya pendataan ini.

"Imbauan sudah sering kami sampaikan, tetapi masih banyak desa yang belum meng-input data pengusulan," ujar Anang, Sabtu (76/2025).

Program perbaikan RTLH merupakan salah satu fokus prioritas pemerintah pusat yang menargetkan renovasi tiga juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Program ini mencakup tiga sektor, yaitu kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir. "Untuk Tulungagung, sektor perdesaan menjadi fokus utama melalui program RTLH," jelas Anang.

Pada tahun 2025 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk merenovasi 50 unit RTLH. Setiap rumah akan menerima bantuan senilai Rp20 juta.

Sebanyak 40 unit diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sedangkan 10 unit lainnya berasal dari usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. "Anggaran sudah disiapkan, tinggal menunggu SK Bupati untuk pelaksanaannya," pungkas Anang.

Dengan adanya program ini, Anang berharap, dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tulungagung. (*)