TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menyatakan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. PGI menegaskan perlunya penerapan prinsip responsible mining atau pertambangan yang bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
“Setiap pelaku industri pertambangan harus serius menjalankan prinsip pertambangan yang etis dan menghormati batas daya dukung lingkungan,” ujar Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan, Kamis (12/6/2025).
Darwin juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat melalui pendekatan Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Hal ini, menurutnya, akan menciptakan kemitraan yang adil antara industri dan komunitas sekitar.
Lebih lanjut, PGI mendorong industri tambang untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang secara sosial dan ekologis. “Reklamasi dan restorasi harus dilakukan bersamaan dengan kegiatan tambang, bukan menjadi beban pasca-eksploitasi,” tegas Darwin.
PGI juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan maupun penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terutama di wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi, daerah adat, tangkapan air, dan sekitar permukiman. Ia mengingatkan agar penerbitan izin selaras dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K).
Darwin bahkan menyerukan moratorium penerbitan izin baru di kawasan yang rawan secara ekologis seperti hutan tropis, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Meski PGI mendukung program hilirisasi nasional, ia menegaskan bahwa prinsip keadilan ekologis harus tetap menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya.
Selain itu, ia mendorong transparansi dalam proses perizinan dan pelibatan aktif masyarakat terdampak dalam menjaga ekosistem serta kelestarian hayati.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam menyatakan bahwa daerahnya telah memilih jalur pengembangan pariwisata sebagai prioritas pembangunan. "Raja Ampat dikenal bukan karena tambangnya, tetapi karena keindahan pariwisatanya," kata Orideko di Sorong, Papua Barat Daya.
Ia menegaskan bahwa potensi pariwisata, terutama kekayaan alam dan laut, harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pariwisata berkelanjutan akan lebih menguntungkan masyarakat lokal dalam jangka panjang, baik dari sisi pendapatan daerah maupun penciptaan lapangan kerja.
Penolakan terhadap tambang nikel, lanjut Orideko, mencerminkan semangat masyarakat untuk menjaga ekosistem yang menopang sektor pariwisata. Ia menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan nikel, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.
Namun demikian, penutupan perusahaan tambang ini juga menimbulkan kekecewaan dari sebagian warga yang sebelumnya menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan, terutama di perusahaan seperti PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM.
Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut, Pemkab Raja Ampat berinisiatif menggelar pertemuan adat atau gelar tikar yang melibatkan masyarakat terdampak. “Kami sudah turun langsung ke Pulau Manyaifun untuk mendengarkan aspirasi warga. Ini akan menjadi bahan diskusi dalam forum adat nanti,” tutur Orideko. (*)
