Grid.ID -Dedi Mulyadi larang pejabat rapat di hotel meski sudah diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ternyata ini alasan sang Gubernur Jabar.

Sosok Dedi Mulyadi belakangan ini memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Kali ini, Sang Gubernur Jabar memberikan peringatan pada kepala daerah di Jawa Barat.

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi larang pejabat rapat di hotel meski sudah diizinkan oleh Mendagri. Alasan sang Gubernur Jabar langsung jadi sorotan.

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial. Dalam unggahannya, Dedi Mulyadi meminta agar para pejabat di Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh negara, seperti kantor.

"Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada," ungkap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berpendapat bahwa hasil rapat sebenarnya bisa saja ditetapkan tanpa harus berkumpul, melainkan cukup dari kantor masing-masing pejabat.

"Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai," sambungnya.

Terkait pertemuan dengan anggota DPR, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa rapat bisa dilaksanakan di gedung DPR.

"Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada, gedung DPR dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita," terang Dedi Mulyadi.

Pria yang memiliki kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi ini juga menyoroti berbagai persoalan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, dengan menyatakan bahwa dana untuk sewa ruang rapat di hotel sebaiknya dialihkan untuk keperluan lain yang lebih penting.

"Hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih, 360 miliar infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien," jelas Dedi Mulyadi.

Di penghujung videonya, Dedi Mulyadi kembali menekankan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat, ia mengimbau para pejabat di wilayahnya agar tetap memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan.

"Itu saja, jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur meminta seluruh bupati, wali kota, kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," pungkasnya.

Dedi Mulyadi larang pejabat rapat di hotel, pemerintah pusat sebelumnya memberikan izin lagi kepada pemerintah daerah untuk mengadakan rapat atau pertemuan di hotel. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya memulihkan ekonomi daerah, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata. Penyelenggaraan rapat di hotel dan restoran dianggap mampu mendorong aktivitas para pemasok yang menyediakan kebutuhan untuk kedua sektor tersebut.

Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlangsungan usaha hotel dan restoran yang bergantung pada kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE), mengingat industri ini menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki rantai pasok makanan dan minuman yang luas. Pemerintah melihat bahwa di beberapa wilayah, sektor perhotelan menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Bila daerah tersebut memiliki kemampuan anggaran yang memadai, maka diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di hotel, asalkan dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberi keleluasaan bagi setiap daerah untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal dan warganya.

Meski telah diberikan izin, Kementerian Dalam Negeri tetap mengingatkan agar anggaran daerah digunakan secara bijak dan diutamakan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.