BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan  siap untuk menerima Program Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat.

Program Sekolah Rakyat  terdiri pembangunan gedung sekolah dan asrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA yang dikhususkan untuk warga kurang mampu. 

Salah satu syarat yang diminta oleh Kementerian adalah menyediakan lahan aset daerah untuk pembangunan sekolah.

Terkait dengan itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Prasarana strategis menurunkan Satuan Kerja (Satker) untuk melakukan peninjauan langsung kondisi lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, Rabu (18/6/2025).

Lokasi yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat adalah di Desa Bayur Kecamatan Amuntai Utara.

Rombongan Satker dari Kementerian PUPR didampingi oleh Bupati HSU Sahrujani , Wakil Bupati HSU Hero Setiawan dan pejabat lainnya. 

Rizky Abel dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dirjen Prasarana Strategis menjelaskan peninjauan yang dilakukan untuk melihat kelayakan lokasi.

Hasil dari pemantauan lahan yang disediakan oleh Pemkab HSU, struktur tanah tidak masalah dan bukan daerah banjir serta status tanah merupakan aset daerah yang tidak bermasalah.

“Setelah ini dari Pemkab HSU melengkapi secara administrasi seperti kesiapan menerima hibah, amdal dan andalalin,” ujarnya. 

Hasil dari peninjauan ini akan disampaikan ke Dirjen Prasarana Strategis dan melanjutkan untuk melanjutkan ke tahapan pembangunan. 

Terpisah, Bupati HSU Sahrujani memaparkan program ini berawal saat Pemkab HSU mempresentasikan dan menawarkan ke Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR untuk bisa menjadi penerima program pembangunan sekolah rakyat. 

“Setelah mempresentasikan kami siap menyediakan lahan 20 hektare yang sesuai dengan syarat yang diminta oleh kementerian, secara cepat kementerian menurunkan satuan kerja sehingga saat ini tidak ada keraguan serta optimis bahwa HSU bisa menerima program ini,” ujarnya. 

Sahrujani menambahkan program ini sangat penting untuk HSU mengingat saat ini angka kemiskinan di Kalimantan Selatan, Kabupaten HSU berada di urutan kedua tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah. 

“Program ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan warga kurang mampu serta meningkatkan IPM,” tambahnya. (Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)