Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Menyambut tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan langkah progresif dengan mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat (SR) di kawasan SKB Mojoagung.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang akan dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2025 secara serentak di berbagai daerah.

Jombang menjadi salah satu daerah prioritas pelaksana dengan kesiapan paling matang secara administratif maupun teknis.

Bupati Jombang Warsubi, menegaskan bahwa kehadiran SR bukan hanya program biasa, melainkan bentuk nyata dari kepedulian negara terhadap hak pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan rentan secara sosial.

"Ini bukan hanya proyek pemerintah, tapi amanat konstitusi. Kami serius mengawal ini agar anak-anak Jombang, khususnya dari kelompok miskin, mendapat pendidikan yang setara dan berkualitas. Semua lini kita gerakkan," ucapnya dalam keterangan yang diterima pada Jumat (20/6/2025).

Langkah konkret telah diambil. Penetapan peserta didik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025. Di samping itu, legalitas penggunaan gedung SKB Mojoagung sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah telah rampung.

Proyek perbaikan gedung sekolah juga sedang berjalan intensif. Hasil inspeksi dari perwakilan Sekretariat Negara dan BPKP Provinsi Jawa Timur menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa persoalan teknis kini tengah dituntaskan, di antaranya peningkatan kapasitas listrik sebesar 23.000 KWH, penyempurnaan dapur sesuai ketentuan Kementerian PUPR, serta pemasangan jaringan internet yang sedang dikoordinasikan dengan Telkom Indonesia.

Dari sisi kebutuhan SDM, Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengajukan formasi untuk berbagai posisi seperti pengasuh, petugas keamanan, koki, dan tenaga kebersihan.

Namun hingga kini, rekrutmen masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial yang mengatur perekrutan melalui mekanisme internal mereka.

"Kami terus menjalin koordinasi aktif dengan instansi pusat. Arahan dari Pak Bupati jelas: tidak boleh pasif. Kita proaktif mendatangi kementerian, termasuk Kemensos dan PUPR," ujar Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jombang.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang Pemkab juga sedang menggodok rencana pengadaan lahan baru untuk perluasan program SR, dan saat ini dokumen penlok sedang menunggu pengesahan dari kementerian terkait.

Aspek legal dan administratifnya juga tengah dipersiapkan secara paralel agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

Dengan berbagai tahapan yang telah dilalui, Purwanto menyatakan optimisme bahwa SR di SKB Mojoagung akan menjadi pelopor nasional dalam model pendidikan sosial yang menyasar kelompok termarjinalkan.

"Ini adalah gerakan kolektif. Bukan sekadar membuka ruang kelas, tetapi membangun harapan bagi anak-anak yang selama ini tersisih oleh sistem," pungkasnya.