TRIBUNJATIM.COM - Kini semakin banyak wali murid mengeluh tentang Al Kareem Islamic School. 

Sekolah swasta dengan basis kurikulum internasional di Bekasi, Jawa barat ini ternyata bodong. 

Padahal biaya sekolah di Al Kareem Islamic School tidak murah. 

Pasangan suami istri (pasutri) bernama Ashraf dan Riyanti mengaku bayar Rp150 juta untuk pendidikan anaknya. 

Kini mereka kecewa karena ditipu oleh sekolah bodong ini. 

Ia pun menceritakan nasib tiga anaknya yang bersekolah di sana. 

Satu anak duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD), sementara dua lainnya adalah jenjang PAUD.

“Total uang yang sudah kami bayarkan lebih dari Rp150 juta, itu biaya karena anak saya tiga sekolah di tempat itu, biaya SD jauh lebih mahal dibanding PAUD,” kata mereka saat ditemui di kawasan Bekasi Utara, Kamis (19/6/2025).

Mereka mengaku mulanya sekilas tidak ada kecurigaan terhadap sekolah tersebut.

Segalanya tampak profesional mulai dari gedung sekolah, media sosial yang aktif, hingga janji kurikulum internasional.

Namun di balik itu semua, kenyataanya tersimpan fakta pahit, sebab sekolah tersebut tidak memiliki izin operasional untuk jenjang tertentu.

“Anak saya udah satu tahun sekolah, tapi enggak dapat nomor induk siswa,” jelas mereka.

Riyanti menjelaskan kecurigaan dirinya kemudian muncul ketika suaminya menyadari anak-anaknya tidak pernah menerima buku pelajaran.

Ditambah ia dan seluruh wali murid menemukan fakta kalau sekolah tersebut tidak memiliki legalitas untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. 

Apalagi para murid rupanya tidak didaftarkan pihak sekolah untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), 

“Anak saya jadi susah baca. Ngaji juga salah-salah. Harusnya kalau bayar mahal, ada pelatihan guru dong. Tapi gurunya malah sering gonta-ganti,” jelas Riyanti dengan nada kecewa.

Riyanti menuturkan hal terberat yang dialaminya adalah ketika putrinya harus mengulang pembelajaran kelas 1.

“Saya bilang ke dia (Anak)  ‘Kamu harus belajar dari awal lagi.’

Dia nangis dan nanya, ‘Kenapa, Bu?’ Saya tidak bisa jawab,” tuturnya.

Kini sekolah bertarif mahal itu telah disegel Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik), hanya saja Riyanti menegaskan tindakan tersebut belum cukup.

"Kalau sekolahnya aja yang ditutup, berarti baru produknya, tapi pelakunya harus ikut ditindak juga.

Kalau dibiarkan, bisa muncul lagi dengan nama lain,” tegasnya.

Sementara Ashraf yang merupakan laki-laki berasal dari Timur Tengah meluapkan kekesalannya.

“Kami daftarkan anak kami ke kelas 1 SD, dan baru tahu di akhir tahun bahwa sekolah ini tak punya izin. Bagaimana bisa Kementerian Pendidikan sempat membiarkan ini terjadi?," ucap Ashraf. 

Ashraf berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam menertibkan sekolah-sekolah ilegal.

“Saya ingin Kementerian Pendidikan mengambil tindakan yang lebih tegas, pastikan semua sekolah punya izin.

Ini soal masa depan anak-anak,” harapnya. 

Kini Ashraf menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi. Hanya saja mereka juga meminta jaminan masa depan bagi anak mereka agar bisa kembali bersekolah dengan layak.

“Kalau memang NISN sudah tidak bisa diproses, paling tidak ada tanggung jawab dari Disdik untuk bantu transisi ke kelas 2,” pungkasnya.