Pengusaha Respons soal Benang Asal China Tak Kena Bea Masuk Anti Dumping
kumparanBISNIS June 21, 2025 09:40 PM
Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) buka suara soal langkah pemerintah menolak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk benang filamen sintetis tertentu asal China.
Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengaku siap buka data pasokan benang filamen produksi dalam negeri maupun yang diimpor. Dia juga menyoroti rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) perihal pengenaan BMAD benang filamen sintetis tertentu asal China ini.
"Berdasarkan data yang kami ambil dari BPS, kenaikan impor secara volume naik selama 6 tahun terakhir hingga 200 persen. Selain itu, rekomendasi KADI juga dapat membuktikan adanya praktik dumping yang dilakukan lebih dari 38 perusahaan dari China yang marjin dumpingnya bervariatif mulai dari 42-5 persen,” kata Farhan dalam keterangannya, Sabtu (21/6).
Menurut dia, dengan adanya praktik dumping ini, sejumlah perusahaan terancam batal melakukan investasi untuk menyokong kebutuhan benang filamen polyester.
Dia juga membeberkan ada 2 produsen benang polyester yang tutup sejak 2022 yaitu PT Sulindafin dan PT Polychem Indonesia. Penyebabnya adalah tidak bersaingnya produsen-produsen ini dengan barang-barang impor dari China.
"Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan hanya mendengarkan dari sisi industri hilir nya saja. Mereka menutup mata adanya investasi petrokimia dan mengabaikan arahan Presiden Prabowo terkait pembangunan kilang-kilang petrokimia seperti Paraxylene dan Asam Tereftalat sebagai bahan baku dari benang polyester. Investasi ini terancam batal akibat penolakan tanpa dasar atas rekomendasi KADI," ujar Farhan.
Farhan kemudian minta pemerintah buka data pemberian kuota impor benang filamen polyester ini ke publik. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah memutuskan menghentikan proses lebih lanjut rekomendasi KADI mengenai pengenaan BMAD atas impor benang filamen sintetis tertentu asal China.
Pertimbangannya adalah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh ditambah dengan masukan dari para pemangku kepentingan terkait.
