TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam merayakan ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mengapresiasi sejumlah langkah progresif yang telah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno atau Bang Doel.
Salah satunya program Rabu Wajib Naik Angkutan Umum bagi ASN yang mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan transportasi massal, serta program Satu APAR Satu RT yang merupakan upaya penting dalam memperkuat sistem deteksi dini dan mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat.
Namun, apresiasi ini tidak menghapus begitu saja kenyataan bahwa Jakarta masih menghadapi persoalan sosial yang serius.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi, kemiskinan masih menghantui sebagian besar warga di wilayah padat penduduk.
Apalagi, banyak dari mereka yang tinggal di lingkungan yang sempit, tidak sehat, dan rentan bukan hanya terhadap penyakit, tapi juga terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran.
“Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan,” kata Fuadi kepada wartawan, Minggu (22/6/2025).
Fuadi juga menyoroti kemacetan yang sudah menjadi bagian dari keseharian warga. Kemacetan semakin parah karena belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga.
Lebih lanjut, banjir juga masih menjadi langganan tahunan yang menandakan bahwa penanganan tata air belum menyentuh akar persoalan, dari tata ruang, perilaku buang sampah, hingga keterlibatan masyarakat.
“Kebakaran juga menjadi perhatian khusus kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran permukiman padat terus berulang,” ujarnya.
“Program Satu APAR Satu RT adalah langkah awal yang baik, tapi tidak cukup jika tidak disertai dengan pelatihan yang merata, simulasi rutin, dan edukasi publik yang terus-menerus. Kita tidak bisa lagi menganggap kebakaran sebagai ‘nasib buruk’, ini adalah tanggung jawab bersama yang harus ditanggapi dengan keseriusan sistemik,” kata Fuadi.
Sebagai Ketua Fraksi PKB, Fuadi menilai bahwa Jakarta harus bergerak dari pola pembangunan simbolik ke pembangunan yang berakar pada kebutuhan nyata warga. Jakarta juga harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan menyentuh mereka yang paling terdampak dan sering luput dari radar utama.
Mereka adalah masyarakat miskin kota, para pekerja informal, ibu rumah tangga di pinggiran kota, para pemuda penganggur, dan anak-anak yang bertumbuh dalam ketimpangan.
“Kami mendorong agar Pemprov DKI lebih membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan, pemantauan, dan pengambilan Keputusan agar suara warga, terutama dari kampung-kampung kota, benar-benar terdengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang inklusif,” tandasnya.
