TRIBUNNEWS.COM, CILEGON - Aksi demonstrasi di kawasan industri PT Lotte Chemical Cilegon kini berbuntut panjang.

Lima oknum anggota DPRD Kota Cilegon, SB, FMR, BR, AR, dan AJ diduga terlibat dalam aksi tersebut, yang dinilai bermuatan kepentingan pribadi.

Kini, Polda Banten turun tangan dan dijadwalkan memanggil mereka untuk dimintai keterangan.

Ketegangan bermula saat sejumlah anggota DPRD Kota Cilegon ikut turun langsung dalam aksi unjuk rasa bersama ormas dan LSM di depan PT Lotte Chemical beberapa waktu lalu.

Video aksi tersebut viral di media sosial, memperlihatkan adegan dorong-dorongan pagar dan tuntutan massa yang dinilai tak mewakili kepentingan masyarakat luas.

Kombes Didik Hariyanto, Kabid Humas Polda Banten, menyatakan pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan empat anggota dewan tersebut untuk penyelidikan.

“Minggu depan dijadwalkan (pemeriksaan),” ujar Didik, Sabtu (21/6/2025).

Pemanggilan ini dilakukan setelah muncul laporan dan sorotan publik mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam perebutan pengelolaan SKRAP (limbah besi) di PT Lotte.

Ketua Aliansi Mahasiswa Cilegon Bersatu, Bagus, angkat suara. Ia menilai aksi tersebut bukanlah bentuk aspirasi rakyat, melainkan sarat dengan kepentingan kelompok.

“Kemarin (aksi demonstrasi) tidak ada poin yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bagus, Minggu (8/6/2025).

Bagus mengaku menemukan notulensi yang beredar dan menunjukkan adanya permintaan agar pengelolaan limbah diberikan kepada pengusaha lokal, yang dinilai penuh muatan pribadi.

“Kami merasa kurang pantas seorang oknum anggota DPRD melakukan tindakan tersebut. Karena anggota dewan merupakan sosok figur yang memberikan contoh baik kepada masyarakat,” katanya.

Bagus juga menyebutkan nama-nama inisial empat anggota dewan yang diduga terlibat, yakni BR dari PAN, AR dari Golkar, SB dari PPP, dan FMR dari Demokrat.

Bahkan, kata dia, tiga di antaranya terlihat jelas berdiri di atas mobil komando saat aksi berlangsung.

Aliansi Mahasiswa pun mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cilegon segera memberikan peringatan kepada keempat anggota tersebut.

“Kami mengingatkan agar aspirasi anggota dewan adalah untuk kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi,” tegas Bagus.

Hingga berita ini ditulis, pihak DPRD Kota Cilegon belum memberikan keterangan resmi.

Sementara itu, Polda Banten memastikan proses penyelidikan akan tetap berjalan untuk memastikan apakah aksi tersebut melanggar hukum atau etika kedewanan.