Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani mendorong pemkab/pemkot di Jatim untuk segera mengkroscek data warga sebanyak 939.476 yang telah dihapus kepesertaannya oleh Kementerian Sosial.

Pemda diharapkan segera mengkroscek dengan harapan jikalau ada kesalahan data bisa segera dikonfirmasi, sehingga warga miskin, yang memiliki penyakit kronis, sesuai DTSEN bisa masuk dan kembali tercover dalam BPJS PBI JKN.

“Jadi memang per Mei ada SK dari Kementerian Sosial yang memutuskan bahwa sebanyak 939.476 warga Jatim yang masuk dalam penerima BPJS PBI JKN itu masuk dalam desil 6-10,” kata Novi, Senin (30/6/2025).

“Jika di DTSEN masuk desil 6-10 maka diputuskan untuk dihapus dari BPJS PBI JKN. Nah maka pemda segera dicek ulang warga masyarakatnya, apakah memang sesuai atau tidak,” imbuhnya.

Jika ada yang tidak sesuai dan merasa warga yang bersangkutan masih dinilai berhak menerima bantuan BPJS PBI JKN, dikatakan Novi, pemda bisa segera menyelenggarakan musyawarah desa atau kelurahan sehingga bisa diusulkan kembali.

Namun jika sudah sesuai, Novi berharap bahwa pemda proaktif untuk mendata siapa-siapa warga prasejahtera yang memenuhi kriteria bisa diajukan untuk tercover dalam penerima BPJS PBI JKN.

“Karena kita berharap kuota sebesar 15.084.000 itu tetap bisa untuk Jatim. Makanya pemda harus segera untuk mengajukan pengganti,” ujarnya. 

Bahkan jika ada warganya yang dinilai berhak menerima dan belum masuk DTSEN dipersilakan mengajukan untuk verifikasi dengan Dinas Sosial.

Dengan begitu, harapannya seluruh warga Jatim bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dengan layak dan baik.

“Tentu ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai warga tak mampu, tidak bisa berobat karena alasan ekonomi. Negara harus hadir,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak juga telah memastikan pemerintah provinsi bergerak aktif menyikapi masalah pasien BPJS PBI JKN. Terutama karena ada hampir satu juta warga Jatim yang dihapus kepesertaannya dari BPJS PBI JKN. 

Emil menegaskan, pihaknya tengah berkoordinasi intens dengan BPJS Kesehatan agar jangan sampai ada warga Jatim yang tidak mampu tapi masuk dalam daftar warga yang dihapus kepesertaannya oleh Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, di Jatim total ada sebanyak 15.084.000 penerima bantuan BPJS PBI JK.

Dari data tersebut, ada sebanyak 939.476 yang dihapus kepesertaannya oleh Kementerian Sosial berbasis data setelah melalui ground check. 

“Secara berkala data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan memang harus ditinjau dan dimutakhirkan oleh Kemensos,” kata Wagub Emil Dardak, Senin (23/6/2025).

“Ada 15 juta lebih penerima bantuan PBI JK di Jatim. Kami berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan tidak ada warga yang kurang mampu terkendala dalam proses pemutakhiran data ini, karena ada hampir 1 juta warga yang dinonaktifkan dengan berbasis ground check Kemensos,” lanjutnya. 

Pihaknya pun sudah menggelar rapat dengan BPJS Kesehatan dan juga Dinas Sosial Jatim.

Ia meminta kepastian bahwa seluruh warga tidak mampu di Jatim jangan sampai tidak terlayani saat pergi ke rumah sakit untuk berobat. 

Selain itu, misalkan ada warga Jatim yang tidak mampu kemudian berobat ke rumah sakit jangan sampai ditolak karena tidak tahu status BPJS-nya jika terkena nonaktif. Sehingga sosialisasi juga harus terus digalakkan.