TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Persib Bandung menolak menerima dana bonus hasil patungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat senilai Rp 365 juta.
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, secara tegas menyatakan penolakan tersebut dan mempersoalkan kejelasan asal-usul serta total sebenarnya dari dana yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
Menurut Umuh, dirinya mencurigai bahwa jumlah dana yang sebenarnya dikumpulkan bisa saja telah mencapai Rp 1 miliar, sebagaimana janji awal, namun yang diserahkan hanya Rp 365 juta.
“Saya curiga jangan-jangan dari ASN sudah Rp 1 miliar, terus diberikan cuma Rp 365 juta. Itu yang jadi kecurigaan saya. Jadi saya tidak mau terima, sudah saya suruh staf untuk mengembalikan,” tegas Umuh usai latihan tim di Stadion GBLA, Senin (30/6/2025).
Meski begitu, Umuh mengakui bahwa jika jumlah dana yang dijanjikan telah mencapai Rp 1 miliar secara utuh dan sumbernya jelas dari pribadi para ASN, maka pihaknya mungkin akan mempertimbangkan kembali.
“Kalau sudah Rp 1 miliar dan jelas, nanti bobotoh juga tahu. Tapi kita akan pertimbangkan dulu karena kami juga punya pimpinan,” ucap Umuh.
Ia juga menekankan bahwa bonus kepada pemain harus datang dari sumber yang transparan dan tidak menimbulkan pertanyaan publik.
“Saya lebih dari itu sudah sering keluar uang pribadi buat pemain. Kalau uangnya dari pribadi ASN juga harus jelas, bukan dari APBD, bukan pinjaman, bukan minta dari pihak lain. Jadi sekarang saya belum berani terima,” ujar Umuh.
Pernyataan Umuh muncul setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjanjikan bonus sebesar Rp 2 miliar untuk Persib Bandung setelah menjuarai Liga 1 musim 2024/2025.
Dalam perayaan juara di Gedung Sate pada Minggu (25/5/2025), Dedi mengatakan bahwa dana tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bonus enggak boleh pakai APBD, dana pemerintah. Bonus dari saya Rp 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengoordinasikan para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus Rp 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai APBD,” ujar Dedi di hadapan Bobotoh.
Dedi pun membeberkan bahwa dana dari dirinya berasal dari tabungan pribadi sebesar Rp 800 juta dan hasil penjualan sapi senilai Rp 200 juta.
“Uangnya jelas, saya ambil tabungan Rp 800 juta, lalu saya jual sapi, dapat Rp 200 juta. Jadi total Rp 1 miliar, halal,” ujarnya, Senin (26/5/2025).
Sedangkan sisa Rp 1 miliar lainnya, Dedi berharap berasal dari iuran sukarela para ASN dan pejabat Pemprov Jabar. Dana tersebut dikumpulkan tanpa paksaan dan wajib menggunakan uang pribadi, bukan dari APBD ataupun dana kedinasan.
Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2025, dana yang berhasil dikumpulkan dari iuran ASN baru mencapai Rp 50 juta.
Dana ini disimpan dalam rekening khusus dan diklaim tidak bercampur dengan anggaran pemerintah.
“Tidak diwajibkan dan tidak ada patokan jumlah. ASN yang menyumbang juga tandatangan fakta integritas untuk memastikan uangnya bukan dari APBD atau dana kedinasan,” jelas Herman.
Meski begitu, Umuh tetap menolak menerima dana tersebut jika belum transparan dan belum sesuai janji awal.
“Kalau memberi rincian, semua orang percaya. Siapa saja yang menyumbang itu, uangnya dari mana, harus jelas. Sekarang belum ada kejelasan,” tegas Umuh.
Sebagai informasi, dana Rp 1 miliar yang berasal dari pribadi Gubernur Dedi Mulyadi telah diterima Persib dan tidak menjadi masalah. Namun, dana patungan dari ASN masih menjadi polemik.
