Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Pendidikan Surabaya memastikan akan terus memberikan Intervensi kepada siswa dari keluarga miskin (gamis) dan pra-gamis lewat jalur afirmasi.

Seperti tahun sebelum, ada ribuan kuota yang disiapkan. 

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahwa kuota jalur afirmasi untuk SMP swasta berbeda dengan SMP Negeri. Apabila kuota afirmasi pada sekolah negeri mencapai 20 persen dari daya tampung sekolah swasta, maka kuota pada sekolah swasta disesuaikan pada kapasitas masing-masing sekolah. 

Berlaku sejak beberapa tahun silam, kuota afirmasi tersebut menjadi terobosan Pemkot Surabaya untuk membantu siswa dari gamis/pra gamis melanjutkan pendidikannya. Khususnya, bagi siswa yang bersekolah di lembaga swasta. 

Ada yang satu sekolah bisa menampung sebanyak 64 siswa gamis dari total 160 siswa yang diterima, ada pula yang hanya menyiapkan kuota 3 siswa gamis dari 138 siswa yang diterima dalam sebuah sekolah.

"Untuk jumlah siswa yang diterima di SMP swasta melalui jalur afirmasi ini kuotanya berbeda-beda," kata Yusuf ketika dikonfirmasi di Surabaya beberapa waktu lalu. 

Selain bisa mendaftar melalui sekolah masing-masing, Dinas Pendidikan Surabaya juga memfasilitasi pendaftaran melalui laman resmi milik Pemkot, smp.spmbsurabaya.net yang juga memuat SPMB untuk jenjang sekolah negeri.

Ada sekitar 130 SMP swasta yang bergabung, pembukaan dilakukan 4 Juli 2025 mendatang.

Yusuf memastikan, intervensi yang diberikan kepada siswa afirmasi di sekolah swasta sama seperti yang diterima siswa afirmasi di sekolah negeri.

Di antaranya, bebas dari biaya operasional seperti SPP, uang gedung, daftar ulang, kegiatan (sesuai Perwali No. 49/2020), serta seragam gratis dan kelengkapan lainnya seperti tas, sepatu, topi, kaos kaki, ikat pinggang.

Sebelumnya, Yusuf juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya belum bisa memberikan Intervensi kepada semua siswa di sekolah swasta, kecuali dari yang gamis/pra-gamis.

"Kalau yang gamis - pra-gamis kan sudah, tapi kalau untuk semuanya (siswa maupun sekolah) kan belum," kata Yusuf. 

Karenanya, Yusuf meminta wali murid, khususnya yang berasal dari keluarga miskin untuk tidak ragu menyekolahkan di lembaga swasta. Wali murid bisa memilih sekolah yang telah menyiapkan kuota afirmasi.

"Harapan kami, justru jarak [rumah dan sekolah] yang seharusnya menjadi pertimbangan [memilih sekolah]. Kalau terlalu jauh, siswa lelah sehingga psikologis anak kan nggak bagus juga ketika menerima pembelajaran," tandas Yusuf. 

"Pemkot memastikan, bahwa toh di sekolah swasta pun tetap gratis bagi yang gamis dan pra-gamis. Jadi, negeri-swasta kan sama saja," tandasnya. 

Untuk mendukung berbagai program pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan belanja fungsi pendidikan sebesar Rp2,588 triliun atau sekitar 20,96 persen dari total APBD 2025 yang mencapai Rp12,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,335 triliun disalurkan melalui Dinas Pendidikan.

Dari pos anggaran tersebut, beberapa di antaranya diberikan sebagai bantuan pendidikan kepada gamis/pra gamis di Surabaya. 

Mencapai sekitar 54 ribu siswa, tersebar di berbagai jenjang dan jenis sekolah. Di antaranya, sekitar 30 ribu siswa SD negeri, 10 ribu siswa SMP negeri, 4.400 siswa SD swasta, dan sekitar 5.400 siswa SMP swasta.

Selain menggunakan anggaran pemerintah, banyak sekolah swasta di Surabaya yang telah mandiri tanpa mengharap bantuan karena masing-masing siswa berasal dari keluarga mampu. Ada pula program Pemkot Surabaya memberikan Intervensi melalui pola CSR dengan program Orang Tua Asuh hingga program subsidi silang.

Terkait kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan seluruh sekolah, Yusuf masih belum melakukan perhitungan. Menurutnya, pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat soal pos keuangan mana saja yang nantinya menjadi kewajiban pemerintah.

"Soalnya, di sekolah kan ada biaya operasional, biaya personal, dan biaya investasi. Lha ini bagaimana? Kami menunggu dari Kementerian," katanya.

Untuk diketahui, sejumlah Pemerintah Daerah mulai menggratiskan siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Di antaranya, Kota Depok yang membuka pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis (RSSG) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) untuk tahun ajaran 2025-202, Selasa (1/7/2025). 

Periode pendaftaran dibuka hingga Sabtu (5/7/2025), dengan jam operasional layanan setiap pukul 08.00–14.00 WIB di Ruang Aula Gedung Dibaleka 2 Lantai 10, Balai Kota Depok. Jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program RSSG kini mencapai 49 sekolah, dari semula 33 sekolah.