Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Negara di Semester I 2025 Turun, Ini Penyebabnya
kumparanBISNIS July 01, 2025 06:20 PM
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2025 menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Bendahara negara tersebut mengatakan pendapatan negara tercatat Rp 1.210,1 triliun atau 40,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.320,7 triliun (47,1 persen dari target).
“Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tren penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP), pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara, serta kebijakan PPN (12 persen) secara terbatas atas barang mewah,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7).
Secara rinci, penerimaan perpajakan tercatat Rp 985,3 triliun atau 39,6 persen dari target Rp 2.490,9 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak Rp 837,8 triliun dan bea cukai Rp 147,5 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 224,2 triliun atau 43,7 persen dari target Rp 513,6 triliun.
Belanja negara hingga Semester I 2025 tercatat Rp 1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Realisasi ini juga sedikit lebih tinggi dibanding semester I 2024 yang sebesar Rp 1.398,0 triliun (42 persen dari pagu), meskipun laju belanja pemerintah pusat masih melambat akibat penyesuaian program dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.006,5 triliun atau 37,8 persen dari target Rp 2.664,7 triliun. Sedangkan transfer ke daerah sudah terserap Rp 400,6 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp 946,6 triliun.
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara menyapa wartawan sebelum memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Meski menghadapi tekanan pada penerimaan, pemerintah tetap menjaga belanja agar mendukung fungsi countercyclical APBN. Belanja negara diarahkan untuk menopang program prioritas seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah.
Keseimbangan primer hingga semester I 2025 tercatat surplus Rp 59,2 triliun. Sementara itu, defisit anggaran mencapai Rp 197,0 triliun atau setara 0,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang dinilai masih dalam batas aman dan terkendali.
"APBN 2025 luar biasa sangat dinamis dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor di dalam negeri sendiri, karena adanya KL-KL yang baru, perubahan prioritas, adanya Inpres No 1 2025,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan, meski penuh tantangan, APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda prioritas pemerintah, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Perbesar
