Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Pendidikan Surabaya berencana menambah tiga SMP negeri baru tahun ini. Hal ini diharapkan dapat memperluas intervensi pendidikan kepada seluruh siswa, khususnya siswa dari keluarga miskin (gamis) dan pra-gamis.

"Untuk menambah sekolah negeri, kami menghitung daya tampung dan sebaran sekolah negeri. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan," kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh saat dikonfirmasi di Surabaya.

Dari 3 sekolah tersebut, dua sekolah akan dikerjakan lebih dahulu. Di antaranya, SMP di kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang di Surabaya Selatan, dan Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran di Surabaya Utara. 

Kemudian, satu SMP baru akan dibangun di Medokan Ayu kecamatan Rungkut di Surabaya Timur setelah infrastruktur penunjang selesai dikerjakan. Hal ini juga mempertimbangkan akses jalan yang sudah ada. 

"Kami harus cek dan kondisinya terlebih dahulu. Terpenting, ada jalannya terlebih dahulu. Kalau belum ada jalan, maka jalannya kita bangun terlebih dahulu," kata Yusuf.

Menurutnya, penambahan SMP baru juga memperhitungkan keberadaan SMP swasta. Pihaknya akan memastikan bahwa keberadaan sekolah swasta akan mempengaruhi lembaga swasta, terutama dalam perolehan murid.

"Jangan sampai sekolah swasta yang sudah lama berpartisipasi dalam memberikan pendidikan, juga ikut terdampak. Kan kasihan juga," tandasnya.

Sekolah swasta berharap pemerintah dapat bijak dalam menentukan sekolah. Jangan sampai, keberadaan sekolah baru menganggu eksistensi sekolah swasta yang sudah ada.

Dibandingkan membangun sekolah baru, sekolah swasta mendorong sekolah negeri untuk memperbesar kuota penerimaan siswa dari gamis dan pra-gamis.

"Kalau memang tujuannya untuk mendukung siswa gamis dan pra-gamis, seharusnya penerimanya memprioritaskan kuota untuk afirmasi," kata Wakil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Wiwik Wahyuningsih dikonfirmasi terpisah.

Saat ini, kuota afirmasi bagi gamis dan pra-gamis baru mencapai 20 persen atau berada di bawah kuota domisili (40 persen daya tampung) maupun prestasi (35 persen).

"Kami mendukung pemerintah kalau memang ingin memberikan Intervensi kepada keluarga miskin, tapi dengan cara memperbesar kuota afirmasi," tandas Wiwik