TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - “Semua data saya sama, tapi tetap ditolak bank,” keluh Darsinih, warga Cirebon, sambil menggenggam kartu identitas yang tak pernah bisa menyelamatkannya dari antrean panjang dan kecewa bertahun-tahun.
Ribuan warga dari Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, mengalami nasib serupa.
Bantuan sosial (bansos) yang seharusnya mereka terima sejak bertahun-tahun lalu justru terhambat karena kesalahan administratif—dari sekadar perbedaan ejaan nama hingga ketidaksesuaian antara data kependudukan (KTP/KK) dan sistem perbankan (KYC).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyebut kasus ini sudah terjadi sejak 2018.
Bahkan pada 2023, tercatat ada 16 ribu warga yang bermasalah dalam pencairan dana bansos.
Ironisnya, banyak dari mereka justru dicurigai atau mendapat stigma negatif akibat temuan saldo mencurigakan, padahal akar masalahnya hanya soal validasi data.
“Kejadian ini telah ada sejak 2018, bahkan di 2023 ada 16 ribu penerima yang bermasalah. Bukan karena judol melainkan ketidaksesuai antara DTSN atau KK KTP dengan Kyc (Know Your Customer) di perbankan,” kata Selly Gantina di sela-sela kunjungan di Dapil Jabar VIII, Minggu (6/7/2025).
Mantan Plt Bupati Cirebon itu meminta agar Kemensos dan PPATK segera membuka data lebih jauh sehingga tidak memberikan stigma negatif kepada penerima yang notabene-nya masyarakat pra sejahtera.
Sebagai contoh, lanjut Selly, penerima bansos bernama Darsinih yang tertera di KTP dan DTSN, sementara di KYC nama nya menggunakan huruf H, Darsini.
Padahal NIK, alamat, dan orang tuanya sama. Namun pencairan tidak bisa dilakukan.
“Tentunya berakibat pada terakumulasinya bantuan sosial. Ketidaksesuaian data ini sering terjadi ketika perpaduan data dilaksanakan antara lembaga, baik antara DTSN dengan adminduk, ataupun dengan KYC perbankan,” tuturnya.
Meski upaya upaya mengadvokasi telah dilakukan oleh pekerja sosial. Namun rupanya hal itu tidak lantas membuat penyaluran bisa dilakukan.
Karena itulah, dia meminta PPATK menyelidiki dan merinci sehingga mengetahui siapa yang diuntungkan maupun dirugikan karena maladministrasi.
“Berapa tahun uang itu mengendap di perbankan, adakah pembiaran, apakah ada indikasi pembiaran laporan dari petugas lapangan, dan seterusnya,” tuturnya.
Selly menilai pernyataan yang dilontarkan Kemensos dan PPATK tak ubahnya membuat framing negatif kepada penerima.
Karenanya ia memberikan catatan penting untuk PPATK untuk menganalisa atau mengaudit endapan uang bansos tersebut ada di perbankan himbara mana.
“Kecenderungan ini yang kemudian bisa kita analisa. Apakah SPM antara perbankan berbeda atau memang ada agenda setting lain yang mengarah pada tindakan pidana,” tutupnya.
Jutaan Rekening Diduga Tampung Saldo Ilegal Termasuk Judol
Sebelumya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transkasi Keuangan (PPATK) menemukan jutaan rekening yang diduga menampung saldo dalam jumlah besar hingga jutaan rupiah.
Dalam temuannya banyak rekening penerima bansos yang menampung saldo besar yang rata-rata jumlahnya lebih dari Rp 50 juta.
Temuan PPATK mengungkap dana bansos itu ada yang digunakan untuk judi online (judol).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (4/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk memperoleh data yang semakin akurat, sehingga bansos dapat diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
“Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar dia. Ia menegaskan bahwa analisis rekening penerima bansos yang dilakukan oleh PPATK akan menjadi bukti bahwa data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos) adalah valid.
“Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar dia. Gus Ipul menyatakan bahwa hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Ketua PPATK Ivan Yustiavanda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan anomali dalam rekening penerima bansos.
“Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” kata Ivan.
Ivan menambahkan, PPATK akan melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap data yang telah diberikan oleh Kemensos.
Sinergi ini diharapkan dapat memenuhi arahan Presiden Prabowo agar bansos harus tepat sasaran.
“Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar dia.
Ivan juga menyatakan komitmennya untuk membantu Kemensos dalam memastikan efektivitas penyaluran bansos.
“Kami siap membantu ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” tutup dia.
