Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI teken memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait produksi obat oleh TNI serta pengamanan obat-obatan ilegal. Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menuturkan terdapat beberapa poin yang menjadi alasan kenapa nota kesepahaman ini perlu dilakukan.
Hal yang menjadi sorotan utamanya adalah ketersediaan dan harga obat di Indonesia yang masih sangat mahal. Menurutnya, 94 persen bahan baku obat di Indonesia pada saat ini masih impor dari beberapa negara.
Padahal, menurut Prof Taruna obat-obatan merupakan salah satu faktor ketahanan nasional yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kecukupan obat ini masih menjadi kendala besar karena bahan baku kita masih 94 persen impor dari berbagai negara, khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika," kata Prof Taruna ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Prof Taruna menyebut harga obat-obatan di Indonesia masih lebih tinggi. Selain itu, ia juga mengatakan masih ada banyak jenis obat yang belum tersedia di Indonesia.
Tercatat hingga saat ini ada 14.239 produk obat yang memiliki izin edar di Indonesia.
"Kita juga pahami bahwa untuk ketercukupan masyarakat luas dari 14 ribu lebih jenis obat yang ada di negara kita, banyak yang belum bisa mencukupi kebutuhan, berbagai macam penyakit-penyakit yang lebih spesifik, misalnya penyakit jantung dan sebagainya," sambungnya.
Terakhir, berkaitan dengan keamanan, BPOM RI berharap kerjasama ini nantinya akan semakin meningkatkan keamanan masyarakat dari obat-obatan ilegal dan berbahaya.
"Juga masih terlihat banyak produk-produk yang bersifat ilegal. Baik itu belum mendapatkan izin, maupun obat-obat palsu. Nah, tentu dalam konteks inilah kami butuh bersinergi dengan Kementerian Pertahanan, hubungannya tentu dengan aparat-aparat yang ada di bawah," katanya.
BPOM Pastikan Keamanan Obat Buatan TNI
Prof Taruna memastikan obat buatan TNI sudah memiliki standar yang baik untuk dikonsumsi masyarakat. BPOM sebagai lembaga pengawas obat-obatan akan memastikan sertifikasi produksi obat yang dilakukan.
"Dengan suatu model, good manufacturing practice-nya (GMP), laboratoriumnya, dan standar produksinya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat," tandasnya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan obat-obat yang diproduksi untuk masyarakat akan diprioritaskan ke desa dan bakal dijual 50 persen lebih murah dari harga pasaran. Ia berharap obat-obatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
"Langkah berikut nanti menjelang 5 Oktober, kita akan produksi massal obat-obatan dan kita akan kirim ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasaran supaya bisa dinikmati oleh rakyat di desa," kata Menhan setelah penandatanganan MoU.
"Kami pikirkan bagaimana caranya harga bisa lebih turun dan jadi obat gratis yang diperlukan rakyat," tandasnya.
