TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah aspek penting dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui APBN, pemerintah menjalankan program-program pembangunan sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara. 

Pengelolaan keuangan negara melalui sendi-sendi APBN harus dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan prudent. Karena pada dasarnya setiap sisi dari APBN memiliki porsi yang berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Namun demikian, era digitalisasi menuntut sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih cepat, lebih akurat dan presisi, serta lebih mudah diakses secara luas, terutama dalam pola-pola pelayanan publik. 

Era digitalisasi ini juga menuntut keuangan negara untuk bertranformasi. Mekanisme penerimaan dan pengeluaran APBN terus diperbaiki seiring dengan kemajuan teknologi informasi. 

Tidak cukup dari sekadar aspek proses bisnis dan regulasi, metode-metode penyaluran APBN dan juga pada sisi penerimaan negara juga mendapat sentuhan modernisasi.

Dari Stand-alone menjadi Interkoneksi

Pada aspek pengeluaran negara, teknologi informasi sebetulnya telah jauh dimanfaatkan. Sejak era awal reformasi birokrasi di awal-awal terbitnya trio undang-undang keuangan negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004, dan UU No.15/2004).

Penggunaan aplikasi komputer untuk memroses dokumen pencairan APBN juga telah dikembangkan secara masif, kendati saat itu masih dengan cara install di komputer atau laptop secara stand-alone dan belum terkoneksi secara otomatis antar aplikasi yang ada. 

Saat itu, ada aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), aplikasi Persediaan, dan aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara).

Era berikutnya saat teknologi semakin berkembang, hadirlah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI), dan Modul Penerimaan Negara (MPN). Ketiga sistem ini menjadi backbone dari pengeluaran dan penerimaan negara. 

Selanjutnya hadir pula aplikasi Gaji Web untuk mendukung modernisasi dari perspektif belanja pegawai. SPAN sendiri menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah modernisasi keuangan publik (worldbank.org). 

Di era ini, berbagai aplikasi tersebut telah saling terhubung/ter-interkoneksi antar sistemnya sehingga tidak ada lagi proses terpisah atau multi-input data yang sama pada aplikasi berbeda.

Saat ini pun, beberapa aplikasi pendukung juga sudah saling ter-interkoneksi secara online, sehingga memudahkan para pengguna baik dari sisi satuan kerja (Pengguna Anggaran) maupun dari sisi Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara-BUN).

Backbone Modernisasi Keuangan Publik 

Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id bahwa SPAN, SAKTI, dan Aplikasi Gaji Web adalah core system dari Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). 

Sistem ini di-interkoneksi-kan dengan sistem pendukung (seperti aplikasi database SDM serta kehadiran pegawai untuk perhitungan tunjangan kinerja), sistem mitra (seperti Telkom dan PLN untuk pembayaran tagihan langganan daya dan jasa), dan sistem monitoring (OMSPAN/online monitoring SPAN dan MONSAKTI/monitoring SAKTI). 

Sistem-sistem yang saling terhubung ini memberikan kemudahan dalam rangka pembayaran/pengeluaran APBN secara elektronik, mudah diakses dari beragam kanal pembayaran online, serta menghilangkan multi entry data pada berbagai aplikasi yang ada.

Selain itu, dalam ekosistemnya PPP juga ter-interkoneksi dengan sistem pendukung seperti HRIS, Digipay, E-Perjadin, E-Procurement, Bantuan Sosial, dan sistem lainnya. Lalu pada sisi sistem mitra, PPP menginterkoneksikan sistem PLN, Telkom, Marketplace, sistem perbankan, penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan sistem mitra lainnya (djpb.kemenkeu.go.id, 12/8/2021).

PPP memberikan beberapa manfaat seperti simplifikasi proses bisnis transaksi pembayaran pemerintah, potensi analisis data yang komprehensif dan terukur untuk mendukung kebijakan pemerintah, transparansi dan kemudahan akses serta pengawasan proses serta rekonsiliasi data, efektivitas bagi pengelolaan kas dan akurasi kepastian transaksi, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Demi Rakyat Indonesia

Digitalisasi dan modernisasi adalah suatu keniscayaan. Ketika teknologi semakin maju, maka pola pikir manusia juga dituntut untuk lebih baik dan lebih maju dari teknologi itu sendiri. Karena bagaimanapun, teknologi yang kita nikmati saat ini adalah juga merupakan produk buatan manusia.

Tentu saja, berbagai tujuan dan manfaat itu adalah demi tercapainya tujuan bernegara. Semakin baik, semakin cepat, dan semakin akuratnya penyaluran APBN tentu akan berdampak pada semakin baiknya pula pelayanan publik, semakin cepat pembangunan dilaksanakan, lalu kemudian dampak dan manfaat pembangunan itu juga akan segera dapat dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia.

***

*) Oleh : Muhammad Nur, Pegiat Literasi dan Penulis Buku Menggunting Opini.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.