TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Konflik pengakuan dukungan dalam peluncuran nasional Koperasi Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, berbuntut panjang. PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang selama ini menjadi mitra utama dalam pendirian koperasi tersebut, menarik seluruh aset dan memutuskan kerja sama.
Langkah tegas itu diambil setelah pada forum peresmian nasional KDMP yang digelar secara daring oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025), pihak kepala desa dan ketua koperasi tidak menyebutkan dukungan dari PT Perekonomian Sunan Drajat, melainkan hanya menyebut BUMN dan PT Pupuk Indonesia sebagai pendukung kegiatan.
Dalam keterangan resmi yang dirilisnya, Direktur Utama PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, KH. Anas Al Khifni, menyatakan bahwa pengabaian atas peran lembaganya sangat melukai etika kemitraan.
“Mulai dari awal pendampingan, renovasi bangunan, penyediaan barang dagangan, hingga manajemen koperasi, semua merupakan bentuk support penuh dari kami. Tapi saat peresmian nasional, kami tidak disebut sama sekali,” ungkap Gus Anas, sapaan akrabnya.
Pernyataan resmi dari kepala desa dan ketua koperasi yang tidak menyebut nama PT Perekonomian Sunan Drajat menjadi pemicu utama pemutusan kontrak. Padahal lembaga tersebut telah mendampingi KDMP Pucangan selama 1 tahun 7 bulan.
Sebagai respons atas peristiwa tersebut, PT Perekonomian Sunan Drajat menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dengan nomor 002/032/Perkom-PPSD/VII/2025. Dalam surat itu, disebutkan bahwa kerja sama resmi dibatalkan secara sepihak, sesuai dengan klausul dalam Bab VIII Perjanjian Kerja Sama tertanggal 31 Januari 2024.
Rabu (23/7/2025), manajemen perusahaan mengerahkan tim ke lokasi koperasi. Mereka melakukan penarikan seluruh aset yang sebelumnya diberikan, termasuk barang dagangan, rak, perlengkapan kasir, dan papan nama koperasi.
Papan nama koperasi dibongkar. Barang-barang di rak dikemasi oleh karyawan. Semua dikembalikan dan dipindahkan ke Kopdes lain yang lebih berkomitmen.
Dalam keterangannya, Gus Anas menilai bahwa terjadi intervensi pihak luar yang ingin menunggangi gerakan Kopdes Merah Putih untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami menyebutnya penumpang gelap. Mereka muncul saat gerakan ini sudah mapan. Ingin numpang pamor tanpa kontribusi,” ujarnya.
Gus Anas mengingatkan bahwa gerakan ekonomi desa berbasis koperasi harus dijaga kemurniannya agar tidak dijadikan alat politik jangka pendek. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi dan kejujuran antar mitra menjadi pondasi utama gerakan ini.
Pihak manajemen menyebut, dalam forum Zoom Meeting bersama Presiden Prabowo, tidak ada satupun perwakilan dari KDMP Pucangan yang menyebut PT Perekonomian Sunan Drajat, meski peran lembaga tersebut sangat dominan dalam proses berdirinya koperasi.
Hal ini disebut sebagai pelanggaran etika dan kepercayaan yang tidak bisa ditoleransi. Bahkan menurut Direktur Sarana dan Prasarana PT Perekonomian, Mohammad Khomsun, pihaknya tetap memutuskan menarik aset meskipun kades dan ketua koperasi sudah menyampaikan permintaan maaf.
“Mereka bilang gugup saat berbicara di forum. Tapi anehnya malah menyebut pihak BUMN sebagai pendukung, padahal sejatinya tidak terlibat. Ini yang tidak bisa kami terima,” kata Khomsun.
Meski kecewa dengan insiden di Pucangan, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen mendukung program Kopdes Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan akan difokuskan kepada desa-desa yang menjunjung tinggi etika kerja sama.
Saat ini, mereka telah membina beberapa Kopdes Merah Putih di wilayah Gresik, Palang Tuban, Rengel, dan Baureno Bojonegoro. Lembaga ini juga menjadi penyusun kurikulum pelatihan kader ekonomi desa dan pendamping koperasi berbasis syariah.
“Kami tidak pernah mengejar panggung. Tapi jangan sampai perjuangan dan kerja nyata kami dikesampingkan begitu saja. Ini bukan soal popularitas, tapi penghargaan atas kontribusi nyata,” tegas Gus Anas.
Menurut Gus Anas, kerja sama yang baik harus dilandasi dengan saling menghargai. Ia menyayangkan bahwa semangat gotong royong dan partisipatif yang selama ini dibangun di Pucangan justru dirusak oleh oknum yang hanya ingin mengambil kredit keberhasilan.
“Kami berharap kejadian ini jadi pelajaran semua pihak. Jika ingin membangun ekonomi desa yang berdaulat, semua pihak harus jujur dan menghormati peran masing-masing,” pungkasnya.
Kopdes Merah Putih adalah gerakan ekonomi berbasis koperasi yang berakar dari nilai-nilai nasionalisme, kemandirian, dan pemberdayaan desa. Program ini dilahirkan dari kolaborasi tokoh pesantren, aktivis sosial, dan pemerintah, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi desa yang berdaulat dan berkeadilan.
PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat menjadi salah satu pelopor yang mendesain dan menerapkan sistem koperasi ini sejak awal. Sejumlah Kopdes binaannya bahkan menjadi pilot project dan mendapatkan pengakuan dari berbagai level pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat. (*)
