TRIBUNCIREBON.COM- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menetapkan Muhammad Taufiq sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang sah, mengakhiri konflik dualisme kepemimpinan yang telah berlangsung cukup lama.
Keputusan legal ini tertuang dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0005248.AH.01.07.Tahun 2025, yang mengesahkan pendirian organisasi PSHT. Surat ini ditandatangani langsung oleh Menkumham Supratman Andi Agtas pada 17 Juli 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Muhammad Taufiq mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kepastian hukum yang selama ini ditunggu oleh anggota PSHT di seluruh penjuru tanah air.
Ia juga mengimbau pihak kepolisian agar menindak tegas pihak-pihak yang mencemarkan nama PSHT dengan melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat atas nama organisasi tersebut.
"PSHT adalah organisasi yang menjunjung nilai kedamaian. Siapa pun yang menggunakan nama PSHT untuk membuat kekacauan harus ditindak," tegasnya.
Taufiq turut mengingatkan anggota PSHT yang berasal dari institusi TNI dan Polri untuk senantiasa menjunjung sumpah organisasi—taat aturan, menjaga kehormatan, dan mempererat persaudaraan.
Seruan Persatuan dan Penegasan Legitimasi
Lebih lanjut, Taufiq menyerukan seluruh anggota PSHT agar bersatu kembali dan bersama-sama mendukung program pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa PSHT merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa, didirikan oleh pahlawan nasional Ki Hajar Harjo Utomo.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum PSHT, Hariono, menyebut bahwa SK Menkumham ini memperkuat status Muhammad Taufiq sebagai pemimpin sah secara hukum.
“Keputusan ini bukan sekadar administratif, tapi juga selaras dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” jelas Hariono.
Ia juga meminta warga PSHT untuk tidak terpengaruh oleh informasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah organisasi.
“Mari kita kembali kepada nilai-nilai luhur PSHT: budi pekerti, kejujuran, dan semangat persaudaraan,” tutup Hariono.
