Jakarta (ANTARA) - Lima berita menarik dari Jumat dapat disimak kembali pada hari ini, mulai dari Jawa Timur (Jatim) membentuk regulasi dan timsus untuk respon sound horeg, BPOM selidiki penyebab keracunan MBG di Kupang, hingga kasus femisida di Cisauk.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

1.) Pemprov Jatim siapkan regulasi dan bentuk tim khusus sound horeg

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan regulasi dan membentuk tim khusus untuk merespons fenomena sound horeg yang marak pada sejumlah daerah di Jatim.

“Kami mendengarkan paparan tentang sound horeg dari berbagai sudut pandang, menghadirkan MUI Jatim, Polda Jatim, dan perangkat daerah lainnya,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat.

2.) Tinjau kebakaran Tambora-Jakarta, Gibran fokus pada pemulihan warga

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka fokus penanganan pada pemulihan warga dan fasilitas terdampak saat meninjau langsung kebakaran di Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat.

Dalam keterangannya, Gibran meninjau lokasi kebakaran setelah melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Ijtihad yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

3.) BPOM selidiki sebab keracunan MBG di Kupang dan upayakan mitigasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyelidiki kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta mengupayakan tindak lanjut juga langkah mitigasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat, mengatakan laboratorium BPOM di Kupang melakukan penyelidikan tersebut. Pada kasus di kupang, katanya, sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 10 sekolah.

4.) Kasus femisida di Cisauk, ILRC minta hak korban dan keluarga dipenuhi

Organisasi non-pemerintah Indonesian Legal Resource Center (ILRC) meminta dalam penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan (22) di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, hak korban dan keluarganya agar dipenuhi.

"Keluarga korban berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Kami merekomendasikan aparat penegak hukum dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) setempat memberikan perhatian kepada hak-hak keluarga korban," kata Direktur Eksekutif ILRC Siti Aminah Tardi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

5.) Kemenko PMK persiapkan penyelenggaraan haji 2026, sambil evaluasi haji

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dengan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh ibadah haji yang berkelanjutan.

"Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji berskala besar tidak luput dari tantangan. Oleh karena itu evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.