BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengambil langkah-langkah antisipatif yang semakin intens sebagai mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Monitoring Karhutla Laporan Situasi Terkini di Masing-Masing Wilayah oleh Kepala Daerah dan Forkopimda, secara virtual (Zoom Meeting), bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (28/7/2025).

Mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menegaskan komitmen Pemprov dalam menangani potensi bencana ini secara terpadu dan terstruktur.

Muslim menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel telah mempersiapkan strategi yang mencakup pencegahan, mitigasi, hingga penanganan langsung di lapangan. Salah satu bentuk kesiapsiagaan tersebut adalah penyusunan Rencana Kontinjensi Karhutla dan Kekeringan 2025–2027 yang mendukung misi daerah dalam memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

“Upaya pencegahan terus diperkuat, termasuk melalui revisi Perda Pengendalian Karhutla dan penerbitan surat edaran gubernur agar seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Muslim juga menjelaskan bahwa pelatihan bagi aparatur, pembasahan lahan, pembersihan saluran air, hingga pemanfaatan teknologi sistem peringatan dini telah dilaksanakan. Patroli di wilayah rawan serta pemantauan tinggi muka air gambut juga ditingkatkan. Selain itu, unsur masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), damkar swadaya, dan relawan turut diberdayakan.

Menurut laporan yang disampaikan, titik-titik api mulai muncul di wilayah barat dan utara Kalsel, termasuk area penting seperti zona ring 1 bandara. Oleh karena itu, Pemprov juga mengoptimalkan sinergi dengan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kesehatan, termasuk penyediaan logistik seperti masker, oksigen, dan APD untuk petugas di lapangan.

Rapat virtual ini juga menjadi ajang koordinasi dengan pemerintah pusat. Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam arahannya menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk segera menetapkan status kesiapsiagaan atau kedaruratan karhutla.

“Jangan menunggu sampai kondisi memburuk. Penetapan status secara cepat akan mempermudah koordinasi dan penyaluran bantuan dari pusat. Kesiapan daerah adalah kunci utama dalam penanggulangan karhutla,” tegas Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.

Merespons arahan tersebut, Muhamad Muslim menyatakan bahwa Pemprov Kalsel siap untuk segera menindaklanjuti penetapan status, yang akan dirumuskan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setelah dilaporkan kepada Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

“Walaupun saat ini belum dikategorikan sebagai darurat, tren peningkatan kekeringan menurut prediksi BMKG perlu menjadi dasar langkah cepat. Kita akan segera koordinasikan penetapan status siaga atau darurat,” jelas Muslim.

Saat ini, baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru yang menetapkan status siaga. Pemprov Kalsel mendorong kabupaten/kota lainnya untuk melakukan hal serupa, sesuai kondisi dan data terkini dari lapangan.

“Kita butuh gerak cepat dan kebersamaan. Penanganan karhutla tidak bisa sektoral. Ini soal lingkungan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Muslim.

Rapat ini turut dihadiri oleh Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra beserta jajaran. (AOL)