10 Provinsi di Indonesia dengan Jumlah PNS Terbanyak Menurut BPS, Jawa Timur Ada di Puncak
GH News July 29, 2025 11:05 PM

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu profesi yang masih menjadi primadona tersendiri bagi masyarakat.

Besarnya minat masyarakat untuk menjadi PNS tidak terlepas dari aspek kesejahteraan. 

Setiap bulannya, PNS menerima gaji pokok beserta tunjangan kinerja. Kemudian, PNS juga masih menerima dana pensiun setiap bulan apabila sudah purnatugas.

Selain itu, bekerja sebagai pegawai pemerintahan dinilai lebih stabil dari pegawai swasta. Di tengah kondisi yang tidak menentu, pemerintah tidak melakukan perampingan terhadap jumlah PNS di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah PNS di Indonesia mencapai 3,73 juta pada 2023. Angka ini sebenarnya menyusut dari tahun sebelumnya 3,89 juta.

Lantas, Provinsi mana sajakah yang memiliki jumlah PNS terbanyak di Indonesia?

Dikutip dari BPS, berikut 10 Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah PNS terbanyak tahun 2023:

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PNS terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah ASN sebanyak 363.512 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Jawa Timur dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor Sejarah dan Tata Ruang

Jawa Timur memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan dan administrasi di masa lalu, terutama pada masa kolonial dan awal kemerdekaan. 

Hal ini menyebabkan terbentuknya struktur pemerintahan daerah yang besar dan kompleks, dengan banyak instansi dan unit kerja yang membutuhkan PNS.

Jumlah Penduduk yang Besar

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, kebutuhan akan layanan publik juga meningkat, sehingga membutuhkan jumlah PNS yang lebih banyak untuk melayani masyarakat.

Penyebaran Wilayah yang Luas

Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dan beragam, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan. 

Hal ini membutuhkan penyebaran PNS yang merata untuk memastikan pelayanan publik tersedia di seluruh wilayah.

Peraturan dan Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan jumlah formasi PNS untuk masingmasing instansi. 

Adanya kebijakan yang berbedabeda antar daerah dalam merekrut dan menetapkan formasi PNS juga dapat mempengaruhi jumlah PNS di suatu daerah.

Di posisi kedua terdapat Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah ASN sebanyak 336.097 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Jawa Tengah dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga secara alami membutuhkan jumlah PNS yang lebih banyak untuk melayani kebutuhan publik yang beragam. 

Kebutuhan Pelayanan Publik

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur juga meningkat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk merekrut lebih banyak PNS guna memenuhi kebutuhan tersebut. 

Sejarah Rekrutmen PNS

Sejak lama, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif dalam melakukan rekrutmen PNS. Hal ini mungkin berkaitan dengan kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya manusia. 

Distribusi PNS

PNS di Jawa Tengah tersebar di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah, dan pelayanan publik lainnya.

Kemudian, Jawa Barat menduduki posisi ketiga sebagai Provinsi dengan jumlah PNS terbanyak.

Menurut data BPS, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah ASN sebanyak 327.676 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Jawa Barat dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Jumlah penduduk yang besar

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga membutuhkan lebih banyak PNS untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

Pusat pemerintahan dan ekonomi

Jawa Barat memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga membutuhkan banyak PNS untuk menjalankan fungsifungsi pemerintahan dan pelayanan publik. 

Banyaknya instansi pendidikan dan kesehatan

Jawa Barat memiliki banyak sekolah, universitas, dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, yang membutuhkan banyak guru, dosen, dan tenaga medis sebagai PNS. 

Penyebaran PNS yang merata

Meskipun Jawa Barat memiliki jumlah PNS yang banyak, penyebarannya merata di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, kota/kabupaten, hingga desa/kelurahan.

Posisi keempat terdapat Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jumlah PNS terbanyak di Indonesia.

Menurut data BPS, DKI Jakarta memiliki jumlah PNS sebanyak 241.855 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Pusat pemerintahan dan ekonomi

Jakarta memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga membutuhkan banyak PNS untuk menjalankan fungsifungsi pemerintahan dan pelayanan publik. 

Banyaknya instansi pendidikan dan kesehatan

Jakarta memiliki banyak sekolah, universitas, dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, yang membutuhkan banyak guru, dosen, dan tenaga medis sebagai PNS. 

Selanjutnya Sumatra Utara masuk ke posisi kelima dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Sumatra Utara memiliki PNS sebanyak 200.846 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi Sumatra Utara dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga secara alami membutuhkan lebih banyak PNS untuk pelayanan publik.

Penyebaran PNS

Jumlah PNS di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh jumlah total, tetapi juga oleh penyebarannya di berbagai sektor dan tingkatan jabatan. Sumatera Utara mungkin memiliki penyebaran PNS yang lebih merata di berbagai sektor dibandingkan dengan daerah lain.

Prioritas Pembangunan

Pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas pembangunan tertentu yang memerlukan jumlah PNS yang lebih besar, seperti sektor pendidikan atau kesehatan.

Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi keenam dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah PNS sebanyak 178.741 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah:

Kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutmen dan pengelolaan PNS memiliki dampak besar. Jika ada moratorium rekrutmen atau kebijakan pensiun dini, jumlah PNS bisa berkurang. 

Kebutuhan Tenaga Kerja:

Setiap daerah memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbedabeda, tergantung pada sektorsektor yang menjadi fokus pembangunan. Kebutuhan tenaga kerja di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya akan mempengaruhi jumlah PNS yang dibutuhkan. 

Anggaran:

Anggaran daerah juga menjadi faktor pembatas. Jika anggaran daerah terbatas, pemerintah daerah mungkin tidak dapat merekrut PNS dalam jumlah besar.

Provinsi Aceh memiliki jumlah PNS terbanyak nomor tujuh seIndonesia.

Berdasarkan data BPS, Aceh memiliki PNS sebanyak 153.733 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi Aceh dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Penerapan Syariat Islam:

Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk birokrasi. Hal ini mungkin membutuhkan lebih banyak PNS yang terlibat dalam berbagai bidang terkait penerapan syariat.

Pascatsunami:

Bencana tsunami pada tahun 2004 menyebabkan kerusakan besar di Aceh, termasuk infrastruktur dan sistem pemerintahan. Pemulihan pascatsunami membutuhkan tenaga kerja yang besar, termasuk PNS, untuk membangun kembali berbagai sektor.

Otonomi Khusus:

Aceh memiliki otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola daerahnya, termasuk dalam hal kepegawaian. Hal ini memungkinkan Aceh untuk merekrut dan mengatur jumlah PNS sesuai dengan kebutuhan daerah.

Di posisi delapan terdapat Provinsi Sumatra Selatan dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Sumatra Selatan memiliki jumlah PNS sebanyak 118.773 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi Sumatra Selatan dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah:

Kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutmen dan pengelolaan PNS memiliki dampak besar. Jika ada moratorium rekrutmen atau kebijakan pensiun dini, jumlah PNS bisa berkurang. 

Kebutuhan Tenaga Kerja:

Setiap daerah memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbedabeda, tergantung pada sektorsektor yang menjadi fokus pembangunan. Kebutuhan tenaga kerja di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya akan mempengaruhi jumlah PNS yang dibutuhkan.

Provinsi Sumatra Barat memiliki jumlah PNS terbanyak nomor sembilan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Sumatra Barat memiliki jumlah PNS sebanyak 115.185 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi Sumatra Barat dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Kebutuhan layanan publik

Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar atau dengan kompleksitas layanan publik yang lebih tinggi cenderung membutuhkan lebih banyak PNS.

Kebijakan rekrutmen

Pemerintah pusat atau daerah bisa memiliki kebijakan berbeda terkait rekrutmen PNS, termasuk jumlah formasi yang dibuka dan kriteria seleksi.

Perkembangan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat mempengaruhi kebutuhan akan PNS, baik untuk sektor publik maupun untuk mendukung sektor swasta.

Terakhir, terdapat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Provinsi dengan jumlah PNS terbanyak nomor sepuluh di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, NTT memiliki jumlah PNS sebanyak 113.014 orang.

Banyaknya jumlah PNS yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Kebutuhan pelayanan publik

Daerah dengan populasi besar atau wilayah yang luas mungkin membutuhkan lebih banyak PNS untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

Pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah dapat menyebabkan penambahan jumlah PNS baru untuk mengisi jabatan di daerah otonom baru.

Kebijakan rekrutmen

Pemerintah pusat atau daerah dapat menetapkan kebijakan rekrutmen PNS yang berbedabeda setiap tahunnya.

 

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.