Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan mengungkapkan bahwa diskusi publik ketiga yakni di Kota padang merupakan upaya pemerintah merespons keinginan publik untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam penguatan historiografi Indonesia.
“Di era keterbukaan dan demokrasi yang dijunjung tinggi ini, Kementerian Kebudayaan berupaya semaksimal mungkin menghadirkan sebuah tulisan sejarah yang merespons kebutuhan strategis dalam konteks memutakhirkan narasi sejarah kebangsaan,” ujar Menteri Kebudayaan dalam sambutan dalam diskusi yang dipantau dari Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan bahwa sejarah bisa menjadi alat pemersatu angsa di tengah berbagai ancaman yang ada. Karenanya, penulisan sejarah ini ditulis oleh sejarawan yang profesional serta diberikan kebebasan melakukan studi, riset dan juga berbagai penelitian yang selama ini juga sudah dilakukan sesuai dengan topik dan tema yang dikaji.
Adapun dalam acara ini editor umum penulisan sejarah Indonesia Prof. Dr. Susanto Zuhdi mengatakan bahwa sejarah bukan hanya politik, namun juga terkait diaspora, yakni Indonesia juga dibentuk dari kaum yang terpisah dalam sebuah perjalanan sejarah.
“Kita ini bangsa yang punya peradaban besar dan sejarah adalah hal yang menentukan wujud kita sekarang ini,” jelasnya.
Susanto menambahkan bahwa penulisan buku ini merupakan upaya memperlihatkan secara menyeluruh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengan ketersambungan antar jilid yang disusun.
Rektor Universitas Negeri Padang, Dr. Ir. Krismadinata mendukung sekaligus harapannya agar penulisan sejarah Indonesia ditulis secara menyeluruh dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa di daerah.
“Indonesia tidak hanya seputar di Pulau Jawa. Indonesia ini luas, dari Sabang sampai Merauke. Kalau bisa ditambahkan banyak proporsi untuk daerah-daerah seperti di Aceh, Sumatra Utara, Minangkabau, dan sebagainya,” katanya.
Adapun diskusi publik diikuti oleh sekitar 200 peserta yang hadir secara luring yang dihadiri pimpinan dan perwakilan pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat dan Kota Padang, pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi di Sumatra Barat, Riau, dan Jambi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III, perwakilan organisasi profesi, komunitas, media, dan mahasiswa.