Pengamat Politik serta Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti soal Megawati Soekarnoputri yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyusul belum adanya sosok pengganti Hasto Kristiyanto yang telah dibebaskan dari tahanan melalui amnesti Presiden Prabowo Subianto.

Pangi Syarwi selain sebagai analis politik, dirinya juga merupakan dosen tetap ilmu politik di Universitas Bung Karno, salah satu universitas swasta yang terletak di Jakarta.

Voxpol Center Research and Consulting sendiri merupakan sebuah lembaga survei dan konsultan politik nasional, masuk dalam daftar lembaga survey terpercaya untuk quick count di Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk di 2024 lalu.

Sementara, soal pengumuman soal Megawati rangkap jabatan masuk dalam informasi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 20252030, dan merupakan hasil Kongres ke6 di Bali, dikonfirmasi oleh Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).

Hal yang disorot yakni nama Hasto yang sebelumnya menjabat Sekjen, tak masuk dalam struktur baru, meskipun dirinya telah bebas dari penjara dengan mendapatkan amnesti.

Soal amnesti yang diberikan kepada Hasto awalnya diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Desa Prasetyo Hadi serta Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Kamis (31/7/2025) malam.

Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, mengutip ditjenpas.go.id.

Usai kabar pemberian amnesti, pada Jumat (1/8/2025), Hasto terpantau keluar dari rumah tananan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

Rangkap Jabatan Disebut Jadi Strategi Megawati

Pangi Syarwi menilai langkah Megawati untuk rangkap jabatan (KetumSekjen) itu bukan tanpa alasan. 

Menurutnya, Megawati sedang berupaya menjaga partai berlambang banteng tersebut dari infiltrasi kekuatan eksternal yang ingin mengintervensi arah politik PDIP.

"Ibu Mega ini menjaga partai PDIP supaya tidak dirongrong 'barang selundupan' atau titipan atau pesanan politik dari ruangruang gelap kekuasaan lain," ujar Pangi kepada Tribunnews.com, Sabtu (2/8/2025).

Pangi menyebut bahwa posisi Ketua Umum PDIP sudah menjadi semacam hak veto bagi Megawati, yang sulit digantikan oleh sosok lain.

Hingga kini, Megawati tetap mempertahankan kursi tersebut tanpa perlawanan berarti di internal partai.

"Posisi Ketua Umum PDIP hampir sulit untuk digantikan karena itu semacam hak veto Ibu Mega. Untuk menjadi Ketum PDIP memang tidak akan terganti, dan terbukti belum berganti. PDIP tetap strategis," lanjutnya.

Lebih jauh, Pangi menilai absennya pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP merupakan bentuk konsolidasi internal.

Menurutnya, Megawati menggantung posisi tersebut demi menghindari gangguan eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas internal partai.

"Memang untuk mengunci supaya tidak ada tangantangan orang lain untuk mengotakatik partai PDIP, merusak konsolidasi partai, merusak persatuan para kader PDIP," tegasnya.

Pangi bahkan menyebut adanya ‘kotorankotoran dari luar kekuasaan’ yang berusaha masuk ke tubuh PDIP dan kini tengah dibendung oleh Megawati.

"Agar tidak bisa merusak partai PDIP, dan itu yang saya cermati. Ibu Mega menghindari penumpangpenumpang gelap yang ingin menyerobot PDIP," imbuhnya.

PDIP Tak Akan Jadi Oposisi Pemerintah

Dalam pidato yang disampaikan saat Kongres VI PDIP, Sabtu (2/8/2025), Megawati menegaskan partainya tak akan jadi oposisi pemerintah.

Hal itu disampaikan saat mengucap pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

Melanjutkan langkahnya menjadi pimpinan partai, Megawati Soekarnoputri mengarahkan agar PDIP mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi  dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, dilansir TribunBali.com.

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilainilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

"Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno," ujarnya.

Megawati pun mengajak kepada seluruh kader PDIP untuk menjaga peran strategis partai dalam wajah demokrasi indonesia yang susah payah telah laksanakan dengan nama reformasi.

Daftar DPP PDIP Periode 20252030 Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus Ketua Bidang Ideologi: Djarot Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera Ketua Bidang SDM : Said Abdullah Ketua Bidang Politik: Puan Maharani Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar Pranowo Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly Ketua Bidang perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama/Ahok Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini Ketua Bidang Industri & Perdagangan: Darmadi Duriat Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo Ketua Bidang Pertanian&Pangan: Sadarestu Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi Sekretaris Jenderal: Msh dirangkap oleh Ketum. Wasekjen Bidang Internal: Dolfie Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu Wasekjen Bidang Sekretariat: Aryo Adi Bendahara Umum: Oly Dondokambay Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike