Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP tidak berada dalam posisi oposisi atau koalisi. Megawati menegaskan PDIP akan menjadi partai penyeimbang pemerintah.
Dirangkum detikcom, Sabtu (2/8), pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat penutupan Kongres ke-6 PDIP, di Nusa Dua Bali Convention Center, Bali. Megawati mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Demokrasi Indonesia, kata Mega, bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun, Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Megawati menegaskan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat. Namun, dia menekankan partainya juga akan menentang keras jika terdapat penyimpangan dalam kebijakan pemerintah.
"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya hukum yang berkeadilan," ungkapnya.
PDIP akan terus berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Mega pun mengajak para kader untuk terus menjaga demokrasi Indonesia.
"Sebab, bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran, dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak bangsa kita Bung Karno. Kita pun jangan lupa adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sah," tuturnya.
"Mari kita jaga terus peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat," imbuh dia.
Mega Jadi Ketum PDIP Periode 2025-2030
|
Jajaran kepengurusan PDIP periode 2025-2030. (dok. Monang Sinaga)
|
"Saudara-saudara dengan suara bulat telah memilih saya kembali sebagai Ketum melalui Rakernas pada waktu itu yang kelima partai pada tahun 2024. Saya waktu itu ingat sekali karena banyak yang "Apakah sah?", banyak orang mengatakan, kenapa tidak sah," kata Megawati dalam sambutannya.
Megawati menyebut setiap kader PDIP tak boleh ragu dengan keputusan itu. Ia menyebut hal itu sudah sesuai dengan AD/ART partai.
"Kalau kalian PDIP juga tidak boleh ragu, karena itu semuanya adalah tercangkup di dalam AD/ART kita," kata Megawati.
Ia menyebut amanat yang diberikan kader sebagai kepercayaan. Megawati mengatakan akan menerima hal itu dengan tanggung jawab.
"Saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan dengan kegembiraan, tetapi dg perenungan karena kepercayaan itu bukan pujian ia adalah beban sejarah, kepercayaan itu adalah perintah rakyat yang amanah ideologis," ujar Megawati.
"Saya bukan ketua umum yang untuk dilayani, saya adalah ketua umum supaya saya selalu dipercaya menjaga api ideologi agar tidak padam," imbuhnya.
